Komisi Federal AS Serukan Larangan TikTok Terkait Ancaman Keamanan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintah AS harus melarang TikTok dibanding membuat perjanjian keamanan nasional dengan aplikasi media sosial yang memungkinkannya untuk terus beroperasi di Amerika Serikat.

Hal ini disampaikan Brendan Carr, seorang komisaris di Komisi Komunikasi Federal, dilansir dari CNN.

Serangkaian laporan berita tahun ini tentang penanganan TikTok terhadap data pengguna AS telah membuat Carr sedikit percaya diri bahwa ada jalan ke depan.

Baca juga: Ahli AS Peringatkan Bahaya Tren Lakban Mulut saat Tidur yang Viral di TikTok

Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat, sebuah badan pemerintah multi-lembaga yang bertugas meninjau kesepakatan bisnis yang melibatkan kepemilikan asing, telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk bernegosiasi dengan TikTok.

Mereka membahas mengenai proposal untuk menyelesaikan kekhawatiran bahwa otoritas pemerintah China dapat berupaya mendapatkan akses ke data TikTok, dan ini berlaku pada warga AS.

Tahun ini perusahaan mengatakan telah memigrasikan data pengguna AS ke server yang dijalankan oleh Oracle.

Baca juga: Investigasi BBC Ungkap Kecurangan TikTok, Ambil Untung 70 Persen dari Streaming Mengemis Pengungsi Suriah

Tetapi kekhawatiran tetap ada mengenai apakah karyawan TikTok yang berbasis di China atau induknya, ByteDance, masih dapat mengakses informasi itu.

Kekhawatiran bipartisan itu kembali muncul pada bulan September, ketika di bawah tekanan dari anggota parlemen AS, TikTok menolak berkomitmen untuk memotong aliran data ke China.

Baca juga: Kisah Sania Khan, Dibunuh Mantan Suami Setelah Unggah Perceraiannya di TikTok

"Komisaris Carr tidak memiliki peran atau pengetahuan langsung tentang diskusi rahasia dengan pemerintah AS terkait dengan TikTok dan tidak dalam posisi untuk membahas apa yang diperlukan dalam negosiasi itu," kata juru bicara TikTok.

“Kami yakin bahwa kami berada di jalur untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah AS yang akan memenuhi semua masalah keamanan nasional yang wajar,” tambahnya.