Korea Selatan Minta Para Dokter Kembali Bekerja Paling Lambat Akhir Februari, jika Tidak...

SEOUL, KOMPAS.com - Pemerintah Korea Selatan pada Senin (26/2/2024) memberitahu para dokter junior bahwa mereka hanya memiliki waktu hingga akhir Februari untuk kembali bekerja.

Jika tidak, Pemerintah Korea Selatan menyampaikan, para dokter harus siap menghadapi hukuman. 

Banyak dokter magang di "Negeri Gingseng" diketahui sejak pekan lalu memutuskan mogok kerja untuk memprotes rencana pemerintah meningkatkan jumlah siswa yang diterima di sekolah kedokteran.

Aksi protes itu dilaporkan sampai mengganggu layanan kesehatan bagi pasien di beberapa rumah sakit besar.

Protes tersebut bahkan telah memaksa rumah sakit untuk menolak pasien dan membatalkan prosedur.

"Mempertimbangkan gawatnya situasi, pemerintah mengeluarkan himbauan terakhir," ujar Menteri Keselamatan Lee Sang-min pada pembukaan pertemuan gugus tugas, dikutip dari Reuters.

Ia menambahkan bahwa kekacauan meningkat di rumah sakit dan layanan darurat telah mencapai situasi yang berbahaya.

"Jika Anda kembali ke rumah sakit yang Anda tinggalkan sebelum 29 Februari, Anda tidak akan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi," katanya.

"Kami mendorong Anda untuk mengingat bahwa suara Anda akan terdengar keras dan paling efektif ketika Anda berada di sisi pasien," jelas Lee.

Pemerintah sebelumnya telah memperingatkan bahwa mereka dapat mengambil tindakan hukum terhadap para dokter yang tidak mematuhi perintah kembali bekerja, termasuk penuntutan, kemungkinan penangkapan, dan pencabutan izin medis mereka.

Para dokter muda yang melakukan protes mengatakan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu mengatasi masalah gaji dan kondisi kerja sebelum mencoba untuk meningkatkan jumlah dokter.

Wakil Menteri Kesehatan Park Min-soo mengatakan mereka yang tidak kembali sebelum 1 Maret akan menghadapi penangguhan izin medis selama minimal tiga bulan, di antara tindakan hukum lainnya.

Para dokter senior dan praktisi swasta tidak ikut dalam aksi mogok kerja, namun mereka mengadakan demonstrasi yang mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana mereka untuk meningkatkan kuota sekolah kedokteran.

Banyak warga Korea Selatan yang mendukung rencana tersebut, yang dipelopori oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

Jajak pendapat Gallup Korea baru-baru ini menunjukkan sekitar 76 persen responden menyetujui rencana tersebut, terlepas dari afiliasi politik mereka dan jajak pendapat terpisah oleh Realmeter yang dirilis pada hari Senin menunjukkan, bahwa peringkat persetujuan Yoon telah meningkat menjadi 41,9 persen, pertama kalinya dalam delapan bulan telah melampaui level 40 persen.

Dalam sebuah paket rencana kebijakan untuk meningkatkan layanan medis, Pemerintah Korea Selatan mengatakan akan meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran baru sebanyak 2.000 orang per tahun dan memperluas perlindungan hukum terhadap tuntutan malpraktek dan penuntutan.

Pemerintah juga berencana untuk memberikan insentif bagi para dokter untuk berpraktik dalam disiplin ilmu penting seperti pediatri dan bedah umum dan di daerah-daerah regional yang kekurangan dokter.

Namun, beberapa dokter mengatakan bahwa rencana pemerintah ini bertujuan untuk memenangkan lebih banyak suara dalam pemilihan umum pada bulan April.

Dalam sebuah pernyataan, para profesor medis di Seoul National University, yang mengelola salah satu sekolah kedokteran terbaik di negara ini, meminta pihak berwenang untuk menunda pembahasan rencana tersebut hingga setelah pemilihan umum.