Parlemen Siapkan UU Pajak Tinggi Bagi Warga Negara yang Tinggalkan Rusia

MOSKWA, KOMPAS.com – Majelis rendah parlemen Rusia, alias Duma, sedang menyiapkan undang-undang berupa pajak yang lebih tinggi bagi orang-orang yang meninggalkan Rusia.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Duma Vyacheslav Volodin melalui aplikasi perpesanan Telegram, sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (25/12/2022).

“Adalah benar untuk membatalkan preferensi bagi mereka yang telah meninggalkan Federasi Rusia dan memperkenalkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk mereka,” tulis Volodin di Telegram.

“Kami sedang mengerjakan perubahan yang sesuai dengan undang-undang,” sambung Volodin.

Ada banyak orang Rusia yang meninggalkan negara tersebut sejak Moskwa melancarkan invasinya ke Ukraina.

Akan tetapi, tidak jelas berapa banyak jumlah orang Rusia yang pergi dari negara tersebut sejak awal perang.

Mobilisasi parsial bertujuan merekrut 300.000 orang Rusia yang masuk kategori wajib militer untuk berperang. Pemerintah Rusia menolak angka tersebut.

Rusia sejauh ini memberlakukan pajak penghasilan bagi orang yang tinggal di dalam negeri sebesar 13 persen yang langsung dipotong secara otomatis dari gaji.

Sementara orang Rusia yang bekerja di luar negeri yang merupakan wajib pajak Rusia harus membayar pajak secara mandiri, menurut Layanan Pajak Federal Rusia.

“Sangat bisa dimengerti mengapa mereka melarikan diri,” kata Volodin.

“Mereka yang menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan telah kembali. Selebihnya harus mengerti: sebagian besar masyarakat tidak mendukung tindakan mereka dan percaya bahwa mereka mengkhianati negara, kerabat, dan teman mereka,” tutur Volodin.