Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ITU untuk Kesembilan Kalinya

BUKARES, KOMPAS.com - Indonesia kembali terpilih sebagai anggota dewan International Telecommunication Union (ITU) Region E Asia dan Australasia periode 2023-2026 dalam konferensi berkuasa penuh ITU 2022 yang berlangsung di Bukares, Rumania. Ini adalah kesembilan kalinya Indonesia duduk menjadi anggota dewan ITU.

"Alhamdulillah Indonesia berhasil kembali untuk yang kesembilan kalinya terpilih menjadi anggota dewan ITU," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mira Tayyiba usai pemungutan suara di Bukares, Rumania, Senin (3/10/2022).

Konferensi berkuasa penuh ITU atau Plenipotentiary Conference ITU 2022 merupakan sidang untuk mengambil sejumlah kebijakan strategis dan penetapan susunan keanggotaan dewan ITU. Konferensi ini berlangsung empat tahun sekali.

Ada 13 kursi anggota dewan dan 16 kandidat yang diajukan dalam konferensi tahun ini. Indonesia terpilih dengan suara terbanyak ketiga. Hanya selisih tiga suara dari peringkat kedua.

"Peringkat pertamanya adalah UAE (Unites Arab Emirates) dan peringkatnya keduanya adalah India, ketiga indonesia," ujar Mira.

Ia menyampaikan, ada tiga agenda yang akan diperjuangkan Indonesia dalam keanggotaan dewan ITU periode ini. Agenda tersebut sejalan dengan program prioritas nasional.

Pertama, menghubungkan mereka yang belum terhubung (connected the unconnected). Kedua, pemberdayaan perempuan (women empowerment). Ketiga, peningkatan kapasitas (capacity building).

Ia menyampaikan, ada tiga agenda yang akan diperjuangkan Indonesia dalam keanggotaan dewan ITU periode ini. Agenda tersebut sejalan dengan program prioritas nasional.

Pertama, menghubungkan mereka yang belum terhubung (connected the unconnected). Kedua, pemberdayaan perempuan (women empowerment). Ketiga, peningkatan kapasitas (capacity building).

Pada agenda pertama, jelas Mira, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sedang fokus membangun infrastruktur digital untuk menyediakan akses internet kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Kita tidak saja berhenti di penyediaan infrastruktur tetapi juga memastikan pemanfaatan fasilitas digitalnya itu berdayaguna dan bertanggung jawab," tutur dia.

Pada agenda kedua, Indonesia memberi perhatian serius pada peran serta perempuan. Menurut Mira, saat ini peran perempuan belum terlalu representatif, termasuk di lingkup pimpinan ITU.

"Jadi kami pun, sejalan dengan pogram ITU, fokus kepada pengembangan kapasitas perempuan termasuk nanti untuk memimpin sidang-sidang di ITU," kata dia.

Selanjutnya, pada agenda ketiga, soal peningkatan kapasitas, Indonesia ingin memberi perhatian pada pengembangan kapasitas di negara-negara terbelakang dan negara-negara berkembang yang terkurung daratan.

Hal ini juga sejalan dengan program prioritas nasional yaitu pengembangan literasi dan keterampilan digital.

"Jadi, kami melihat sejalannya program prioritas nasional dengan program ITU," terang Mira.

Ia berharap kerja sama antara Indonesia dan ITU bisa semakin intens ke depan. Hal ini telah ditunjukkan selama presidensi G20 Indonesia.

Dalam pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) di Bali Agutus lalu, ITU membantu penyusunan concrete deliverable yang diampu oleh Kementerian Kominfo yaitu inisiatif smart village dan smart island.

Sementara, di sisi yang sama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo juga mendukung operasional ITU dengan penyediaan Jakarta Office yang meliputi ASEAN dan Timor Leste sejak 1984 sampai sekarang.

"Jadi kami harapkan kerja sama dengan ITU semakin selaras dan semakin mendukung, juga bisa kita giatkan lebih intensif lagi," kata Mira.

Sebelumnya, konferensi juga berhasil memilih dewan pimpinan baru periode 2023-2026. Mereka adalah Sekjen ITU Doreen Bogdan-Martin dari Amerika, Wakil Sekjen Tomas Lamanauskas dari Lithuania, Direktur Biro Radikomunikasi Mario Maniewicz dari Uruguay, Direktur Biro Standar Telekomunikasi Seizo Onoe dari Jepang, dan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi Cosmas Zavazava dari Zimbabwe.

ITU merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk teknologi informasi dan komunikasi.