Putin Mengaku Masih Berharap Ada Negosiasi untuk Akhiri Konflik di Ukraina

MOSKWA, KOMPAS.com - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres yang sedang berkunjung ke Mokswa pada Selasa (26/4/2022), bahwa dirinya masih memiliki harapan untuk diadakan negosiasi guna mengakhiri konflik di Ukraina.

"Terlepas dari kenyataan bahwa operasi militer sedang berlangsung, kami masih berharap bahwa kami akan dapat mencapai kesepakatan di jalur diplomatik," kata Putin kepada Guterres, dalam sambutan yang disiarkan televisi.

"Kami sedang bernegosiasi, kami tidak menolak (pembicaraan)," ungkap Putin, dilansir dari AFP.

Duduk di seberang Guterres di meja panjang di Kremlin, Putin mengatakan upaya pembicaraan dengan Ukraina telah digagalkan oleh klaim kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Kota Bucha di luar Kyiv.

"Kami tahu siapa yang menyiapkan provokasi ini, dengan cara apa, dan orang macam apa yang mengerjakannya," tambahnya.

Di sisi lain, Ukraina telah mengusulkan perjanjian internasional di mana negara lain akan menjamin keamanannya.

Sebagai imbalannya, Kyiv tidak akan bergabung dengan NATO atau menjadi tuan rumah pangkalan militer asing dan menjadi negara non-nuklir yang netral.

Pembicaraan di Turki terhenti setelah penemuan mayat sipil di daerah dekat Kyiv yang sebelumnya diduduki oleh pasukan Rusia.

Putin mengatakan kepada Guterres bahwa dirinya sadar akan kekhawatiran Sekjen PBB tentang operasi militer Rusia di Ukraina dan siap untuk membahasnya.

Tetapi, dia menyalahkan kekacauan di negara itu pada "kudeta anti-negara" yang menggulingkan presiden pro-Rusia pada tahun 2014.

Guterres mengulangi seruannya dari pertemuan sebelumnya dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov untuk Moskwa dan Kyiv agar bekerja sama dengan PBB untuk menyiapkan bantuan dan koridor evakuasi untuk membantu warga sipil di Ukraina.

Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric mengatakan Putin pada prinsipnya setuju dengan PBB dan Komite Internasional Palang Merah untuk terlibat dalam mengevakuasi warga sipil dari pabrik baja Azovstal di kota Mariupol.

"Diskusi lebih lanjut akan berlangsung antara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan dan Kementerian Pertahanan Rusia," tambahnya.