Sri Lanka Bangkrut, Pembelian BBM Dibatasi, Motor 4 Liter, Mobil 19,5 Liter

COLOMBO, KOMPAS.com - Sri Lanka bangkrut dan negara itu mulai memberlakukan penjatahan bahan bakar minyak (BBM) untuk warganya pada Jumat (15/4/2022).

Kebijakan ini diambil ketika Sri Lanka mengalami krisis ekonomi yang telah memicu demonstrasi luas yang menyerukan pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Ceylon Petroleum Corporation (CPC), mengatakan akan membatasi jumlah BBM yang dapat dibeli pengendara.

CPC juga melarang pembelian BBM menggunaan kaleng atau jerijen sama sekali untuk mencegah pengendara menimbun bensin atau solar karena ketakutan penjatahan lebih lanjut.

CPC merupakan perusahaan minyak dan gas di Sri Lanka yang dikelola negara.

Perushaaan itu menyumbang dua pertiga dari pasar bahan bakar eceran negara.

CPC mengumumkan, pembelian bensin maksimum untuk sepeda motor ditetapkan 4 liter dan kendaraan roda tiga diperbolehkan 5 liter. Sedangkan mobil pribadi, van, dan SUV diizinkan hingga 19,5 liter bensin atau solar.

Dilansir dari AFP, sebagian besar SPBU di Sri Lanka sudah kehabisan bensin, sementara beberapa yang tetap buka melihat antrian panjang.

Sedikitnya delapan orang tewas saat menunggu di saluran bahan bakar sejak bulan lalu.

Pejabat Kementerian Energi Sri Lanka mengharapkan pengecer bahan bakar lainnya di negara itu, yakni Lanka IOC -unit lokal Indian Oil Corporation- untuk mengikuti pembatasan pembelian BBM yang diambil CPC.

Belum ada komentar langsung dari Lanka IOC, yang menyumbang sepertiga pasar yang tersisa.

Sri Lanka tengah berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan pada tahun 1948, dengan kelangkaan barang-barang penting yang parah dan pemadaman listrik secara teratur menyebabkan kesengsaraan yang meluas.

Pengecer utama gas memasak negara itu, Litro Gas, mengatakan stoknya benar-benar habis, tetapi berharap mendapatkan pasokan baru pada Senin (18/4/2022), untuk melanjutkan distribusi.

Perusahaan milik negara itu mengatakan ketuanya, Theshara Jayasinghe, sekutu kuat Rajapaksa, telah mengundurkan diri pada Kamis (14/4/2022), karena "situasi yang berlaku" di negara itu.

Puluhan ribu orang melakukan protes di luar kantor Rajapaksa selama tujuh hari berturut-turut pada Jumat (15/4/2022), menuntut dia mundur karena kesulitan ekonomi yang diderita oleh 22 juta penduduk negara itu.

Krisis ekonomi Sri Lanka dimulai setelah pandemi virus corona merusak pendapatan vital dari pariwisata dan pengiriman uang.

Pemerintah telah mendesak warga di luar negeri untuk menyumbangkan devisa untuk membantu membayar kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan setelah mengumumkan default pada seluruh utang luar negerinya.

Pemerintah telah mengumumkan akan membuka negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mencari dana talangan (bailout).