11 Negara Kecam Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara

PYONGYANG, KOMPAS.com – Ada 11 negara yang mengecam peluncuran rudal balistik Korea Utara terbaru.

Pada Senin (7/3/2022), Amerika Serikat (AS) dan 10 negara lainnya mengecam peluncuran rudal balistik terbaru oleh Korea Utara dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menanggapi.

Negara-negara tersebut menyatakan kelambanan Dewan Keamanan PBB bisa mengikis kredibilitas mereka sebagai badan terkuat PBB dan merusak upaya global untuk mencegah proliferasi senjata nuklir.

Duta Besar AS di PBB Linda Thomas-Greenfield membacakan pernyataan dari 11 negara setelah pengarahan tertutup Dewan Keamanan PBB tentang peluncuran rudal balistik ke-11 Korea Utara sejak awal tahun 2022 pada hari Sabtu (5/3/2022), yang terdeteksi oleh Korea Selatan.

Diberitakan Associated Press (AP), para ahli mengatakan peluncuran tersebut merupakan upaya untuk menambahkan sistem senjata baru ke gudang senjata Korea Utara dan menekan AS untuk membuat konsesi di tengah diplomasi yang terhenti.

Berikut ini adalah 11 negara yang kecam peluncuran rudal balistik Korea Utara:

1. AS
2. Albania
3. Australia
4. Brasil
5. Perancis
6. Irlandia
7. Jepang
8. Selandia Baru
9. Norwegia
10. Korea Selatan
11. Inggris

Kesebelas negara itu mengatakan mereka tetap berkomitmen untuk mencari diplomasi yang serius dan berkelanjutan dengan Republik Rakyat Demokratik Korea, nama resmi negara Korea Utara.

Mereka mengatakan AS dan lainnya telah berulang kali menawarkan dialog tanpa prasyarat.

Tetapi, mereka mengatakan Korea Utara telah memilih untuk meningkatkan peluncuran rudal balistiknya yang melanggar resolusi Dewan Keamanan dan hukum internasional, daripada memulai jalur diplomasi dan de-eskalasi.

Thomas-Greenfield menanggapi pertanyaan yang menanyakan tentang kegagalan anggota dewan pemegang hak veto China dan Rusia untuk mendukung pernyataan tersebut.

“Kami akan senang jika China dan Rusia bergabung dengan kami dalam grup ini,” katanya.

Dewan Keamanan PBB awalnya memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara setelah uji coba nuklir pertamanya pada 2006 dan memperketatnya setelah uji coba nuklir lebih lanjut dan peluncuran dari program rudal balistiknya yang semakin canggih.

Mantan duta besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan pada 2018 bahwa sanksi telah memotong semua ekspor Korea Utara dan 90 persen dari perdagangannya, serta membubarkan kumpulan pekerja yang dikirim Korea Utara ke luar negeri untuk mendapatkan mata uang keras.

Pada bulan November 2021, sekutu terpenting Korea Utara, China dan Rusia menghidupkan kembali upaya 2019 mereka untuk meringankan sanksi terhadap Korea Utara.

Mereka mengedarkan rancangan resolusi kepada anggota Dewan Keamanan PBB yang akan mengakhiri sejumlah sanksi terhadap Korea Utara termasuk larangan ekspor makanan laut dan tekstil, pembatasan impor produk minyak olahan, larangan warganya bekerja di luar negeri, dan mengirim pulang penghasilan mereka.

Ini menekankan kesulitan ekonomi di Korea Utara dan mengatakan sanksi ini dan lainnya harus dicabut dengan maksud meningkatkan mata pencaharian penduduk sipil.

Dewan Keamanan PBB telah berulang kali menyatakan akan memodifikasi, menangguhkan atau mencabut sanksi jika Korea Utara memenuhi tuntutannya, tetapi Pyongyang telah mengabaikannya dan memajukan program nuklir dan rudal balistiknya.

Rancangan resolusi Rusia-China untuk mencabut beberapa sanksi utama tidak pernah dilakukan pemungutan suara karena tentangan dari banyak anggota dewan.

Dalam pernyataan pada Senin, 11 negara mengatakan mereka siap untuk berkolaborasi dengan Dewan Keamanan PBB pada pendekatan yang dapat disepakati bersama untuk mengatasi provokasi Korea Utara.

Tetapi, mereka mengatakan ini harus dimulai dengan premis dasar bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk berbicara secara terbuka tentang pelanggaran yang jelas dan berulang terhadap resolusi Dewan Keamanan.

Kesebelas negara mendesak semua 193 negara anggota PBB untuk menerapkan semua resolusi terkait Korea Utara dan mendesak Pyongyang untuk menanggapi secara positif dan memilih dialog atas ketidakstabilan dan memprioritaskan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia rakyatnya atas senjata pemusnah massal dan program rudal balistik yang melanggar hukum.