Pejabat Pemerintah Inggris Diduga Adakan Pesta Saat Kasus Covid-19 Tinggi, Warga Lapor Polisi

LONDON, KOMPAS.com - Partai Buruh oposisi Inggris telah mengajukan keluhan kepada polisi tentang pesta Natal yang diadakan oleh staf Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di kantornya tahun lalu, yang melanggar pembatasan virus corona.

Laporan muncul ketika banyak orang di Inggris dan di tempat lain semakin khawatir tentang pesta meriah dan bersosialisasi selama Natal tahun ini, di tengah penyebaran varian omicron baru.

Anggota parlemen dari Partai Buruh menulis kepada Polisi Metropolitan London meminta mereka untuk menyelidiki laporan adanya dua pesta diadakan di Jalan Downing No.10 menjelang Natal tahun lalu.

Padahal saat itu masyarakat dilarang bersosialisasi di dalam ruangan dengan siapa pun yang bukan anggota rumah tangga mereka.

Kepolisian mengatakan pada Sabtu (4/12/2021) bahwa mereka mengetahui "pelaporan luas" tentang "dugaan pelanggaran peraturan perlindungan kesehatan" di sebuah gedung pemerintah November dan Desember lalu.

Dikatakan meskipun tidak secara rutin menyelidiki pelanggaran "retrospektif" terhadap peraturan Covid-19, pihak kepolisian Inggris sedang mempertimbangkan keluhan tersebut.

The Daily Mirror melaporkan pada Selasa (30/11/2021) bahwa tim Johnson mengadakan pesta meriah menjelang Natal lalu, sementara London berada di bawah pembatasan Covid-19 yang ketat.

Dilaporkan juga bahwa Johnson memberikan pidato di pesta perpisahan yang penuh sesak untuk seorang staff senior November lalu, ketika negara itu menerapkan lockdown.

Surat kabar itu mengatakan setiap pesta memiliki 40 atau 50 orang berdesakan di dalam ruangan.

"Jika peristiwa ini benar-benar terjadi, itu menyiratkan bahwa ada satu aturan untuk pemerintah dan aturan lain untuk semua orang," kata anggota parlemen Partai Buruh Barry Gardiner melansir AP pada Sabtu (4/12/2021).

Johnson tidak membantah peristiwa itu terjadi, tetapi mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar, meskipun dia tidak merinci saat ditekan.

Pemerintah Inggris minggu ini memperkenalkan kembali kewajiban mengenakan masker di toko-toko dan transportasi umum, setelah menghapus hampir semua pembatasan virus corona dan aturan jarak sosial di musim panas.

Beberapa ilmuwan - termasuk Jenny Harries, kepala Badan Keamanan Kesehatan Inggris - telah memperingatkan bahwa orang tidak boleh bersosialisasi selama liburan mendatang kecuali jika mendesak.

Tetapi Johnson telah menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengubah pedomannya tentang "bagaimana orang harus menjalani hidup mereka," dan mengatakan orang-orang tidak boleh membatalkan acara seperti pesta dan drama Natal sekolah.