Ganti Mobil Dinas Menteri dari Proton Jadi Vellfire, Pemerintah Malaysia Dikritik

PUTRAJAYA, KOMPAS.com – Petinggi Partai PKR di Malaysia mengkritik pemerintah yang akan yang mengganti mobil dinas para menterinya dari Proton Perdana menjadi Toyota Vellfire.

Salah satu petinggi Partai PKR, P Prabakaran, menyebut penggantian mobil dinas para menteri dari sedan menjadi MPV mewah itu merupakan pemborosan uang rakyat.

Selain itu, petinggi partai oposisi itu juga mengkritik biaya renovasi dan perabotan baru di kantor perdana menteri yang menelan anggaran hingga 1 juta ringgit Malaysia (Rp 3,4 miliar).

“Menteri (dari partai) Perikatan Nasional (Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz) tidak hanya menghamburkan uang rakyat dengan membeli mobil-mobil mewah ini,” kata Prabakaran sebagaimana dilansir Free Malaysia Today, Jumat (5/11/2021).

“Ditambah lagi, renovasi rumah dinas perdana menteri, Kompleks Seri Perdana, menelan biaya 30 juta ringgit (rp 103 miliar),” sambung Prabakaran.

Prabakaran menambahkan, berdasarkan penghitungan, total mobil Vellfire yang akan dibeli mencapai 41 unit. Sedangkan kabinet Malaysia hanya memiliki 32 menteri.

“Jadi siapa yang menggunakan sembilan mobil Vellfire sisanya?” sentil Prabakaran.

Dia mengatakan konsep “Keluarga Malaysia” hanya retorika semata karena hanya biaya administrasi para menteri saja yang meningkat.

Tetapi, ketika menyangkut anggaran untuk kementerian penting seperti kesehatan, alokasinya justru dikurangi oleh pemerintah.

“Pemborosan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak peka terhadap rakyat Malaysia yang menderita,” tutur Prabakaran.

“Termasuk (tidak peka kepada) mereka yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi, usaha kecil dan menengah yang bangkrut, memengaruhi kesehatan mental mereka,” imbuh Prabakaran.

Dia juga mengatakan perluna para menteri peka terhadap isu-isu yang kini tengah mengepung rakyat.

Awal pekan ini, Zafrul mengumumkan penggantian mobil dinas para menteri dari Proton Perdana ke Toyota Vellfire akan berdampak pada pengurangan biaya perawatan bulanan.

Hingga September, kata Zafrul, pemerintah telah membayar total 1,42 juta ringgit Malaysia (Rp 4,8 miliar) kepada pemegang konsesi.