Misteri Dokumen Rahasia 9/11, Benarkah Arab Saudi Terlibat Serangan?

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Presiden AS Joe Biden akhirnya menandatangani perintah eksekutif yang berisi pembukaan dokumen rahasia terkait dengan Serangan 11 September 2001 alias 9/11.

Perintah dikeluarkan beberapa hari sebelum peringatan serangan terhadap Gedung World Trade Center (WTC) yang jatuh pada 11 September ini.

Melansir Sky News (4/9/2021), pembukaan dokumen disebut akan memberi "pencerahan" mengenai informasi rahasia apa saja yang berkaitan dengan serangan 9/11.

Pihak keluarga korban memang telah lama mencari banyak informasi resmi dari pemerintah mengenai serangan itu.

Banyak juga yang menentang keterlibatan Biden dalam acara peringatan serangan 9/11 jika dokumen tetap dirahasiakan.

Pada Jumat (3/9/2021), Biden berjanji bahwa pemerintahannya akan terus terlibat dengan para korban dan keluarga korban serangan 9/11.

"Peristiwa penting yang dimaksud terjadi dua dekade lalu atau lebih, dan itu menyangkut momen tragis yang terus bergema dalam sejarah Amerika dan dalam kehidupan begitu banyak orang Amerika,” ujar pernyataan itu.

"Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Pemerintah AS memaksimalkan transparansi, mengandalkan klasifikasi hanya ketika disesuaikan secara sempit dan diperlukan,” sambungnya.

Perintah tersebut mengarahkan Kementerian Kehakiman AS dan sejumlah lembaga eksekutif lainnya, untuk memulai peninjauan.

Semua informasi yang dideklasifikasi pun harus dirilis selama enam bulan ke depan.

Namun, dampak perintah eksekutif tersebut dan dokumen rahasia apa saja yang kemungkinan dibuka masih belum jelas.

Dalam 20 tahun terakhir, ada beberapa informasi mengenai serangan 9/11 yang telah dipublikasikan, termasuk oleh Komisi 9/11.

Sejumlah informasi dari Komisi 9/11 bahkan merinci banyak keterlibatan orang-orang Arab Saudi, tetapi masih belum terbukti. 

Meski begitu, gugatan lama di pengadilan federal di New York bahkan meminta pertanggungjawaban pemerintah Arab Saudi.

Pengadilan juga menuduh bahwa pejabat Saudi memberikan dukungan signifikan kepada beberapa pembajak pesawat sebelum serangan.

Di bawah ketentuan perintah eksekutif terbaru ini, FBI harus menyelesaikan tinjauan deklasifikasi dokumen dari penyelidikannya, paling lambat 11 September mendatang

Dokumen tambahan, termasuk telepon, catatan bank, dan laporan dengan temuan investigasi, harus ditinjau pengungkapan selama enam bulan ke depan.

Sejauh ini, Pemerintah Arab Saudi membantah keterlibatan dengan serangan yang menewaskan hampir 3.000 orang itu.

Jauh sebelumnya, pemerintah AS telah mengungkap laporan berisi sekitar 30 orang yang bisa diselidiki karena memungkinkan terkuaknya hubungan Arab Saudi dengan para pelaku teror 9/11

Dilansir Washington Post, dokumen dengan nama File 17 itu disebut menawarkan petunjuk tentang kemungkinan bagian yang hilang dari laporan 9/11.

"Banyak informasi yang tertulis di File 17 didasarkan pada dokumen 28 halaman itu," ujar mantan Senator Demokrat Flordia dan wakil ketua penyelidikan Kongres, Bob Graham.

Ia meyakini bahwa pelaku teror memiliki hubungan dengan Arab Saudi ketika sedang berada di AS.

Tapi Saudi saat itu membantah dugaan adanya keterlibatan mereka dalam serangan 9/11.

Mantan Presiden AS, George W Bush, pun sempat merahasiakan 28 halaman itu untuk melindungi sumber dan metode intelijen.

Selain itu, Bush diduga tak ingin membuat hubungan AS dengan Arab Saudi memburuk.

Di masa pemerintahan Barack Obama, ada perintah pengungkapan 28 halaman itu. Namun belum kapan dokumen tersebut akan dirilis.

Menurut laporan dari dua peneliti, satu dari beberapa dokumen komisi 9/11 telah ditinjau dan dirilis.

Dalam dokumen tersebut terdapat nama-nama orang yang dapat diwawancara. Nama-nama itu dapat digunakan untuk mengkaji serangan lebih dalam.

File 17, menyebut nama-nama orang yang terhubung dengan pembajak sebelum serangan 9/11 terjadi.

Beberapa dari mereka yang merupakan diplomat Arab Saudi. Ini jelas memunculkan pertanyaan apakah pemerintah negara tersebut mengetahui rencana serangan.

Meski begitu, laporan terakhir dari Komisi 9/11 mengatakan, tak ditemukan bukti bahwa Pemerintah Arab Saudi sebagai institusi atau pejabat individual mendanai Al-Qaeda.

Namun, kesimpulan tersebut tak mengesampingkan kemungkinan adanya dana amal dengan sponsor dari Pemerintah Saudi, yang dialihkan untuk kegiatan Al-Qaeda.