Biden Dipastikan Tidak Akan Hukum Putra Mahkota Saudi, Ini Alasannya

Sebelumnya, temuan intelijen AS secara detail menunjukkan keterlibatan secara langsung MBS. Dia dituding menyetujui pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post yang dibius dan dipotong-potong pada Oktober 2018.

Kepada New York Times, pejabat senior pemerintahan AS, mengatakan Presiden ke-46 AS memilih keputusan tersebut karena sadar tindakan itu akan menghasilkan biaya diplomatik yang terlalu tinggi.

Keputusan Biden muncul setelah perdebatan berminggu-minggu dengan tim keamanan nasionalnya yang baru dibentuk. Tim tersebut menasihatinya bahwa tidak ada cara untuk secara resmi melarang MBS memasuki AS atau mempertimbangkan tuntutan pidana terhadapnya, tanpa melanggar hubungan dengan salah satu sekutu utama AS di Arab.

Selama kampanye 2020, Biden kerap menyebut Arab Saudi sebagai “negara paria." Dia menyoroti "tidak adanya pemulihan nilai-nilai sosial" di negara kaya minyak tersebut.

Para pejabat mengatakan ada konsensus berkembang di dalam Gedung Putih, perihal “biaya” yang harus ditanggung atas hukuman pelanggaran MBS. Mereka khawatir hal itu justru akan mengganggu kerja sama kontra terorisme dengan Saudi dan dalam menghadapi Iran.

Sejumlah pihak melihat keputusan itu sebagai langkah hati-hati dari Biden. Tanggung jawab untuk mengelola sekutu yang “sulit” membuatnya harus menemukan cara lain agar Arab Saudi membayar pelanggarannya tanpa secara langsung menyasar MBS.

Meski demikian, apresiasi sudah diberikan kepada Biden dari kelompok hak asasi manusia (HAM) dan anggota partainya sendiri, karena mengumumkan temuan intelijen resmi, yang isinya bocor lebih dari dua tahun lalu.

Banyak yang mengatakan itu hanya langkah pertama. Masih banyak yang harus dilakukan untuk menahan Putra mahkota supaya bertanggung jawab atas perannya dalam kasus Khashoggi.

Banyak organisasi menekan Biden untuk, setidaknya, memberlakukan sanksi perjalanan yang sama terhadap putra mahkota. Kebijakan itu seperti yang diberlakukan pemerintahan Trump pada orang lain yang terlibat dalam plot tersebut.

Pemerintah Biden mengatakan itu sebenarnya hanya masalah praktis. Pangeran Mohammed disebut bisa tidak akan diundang ke AS dalam waktu dekat.

Mereka juga menyangkal membebaskan Arab Saudi begitu saja. Dikatakan bahwa AS akan mengambil serangkaian tindakan baru pada pejabat tingkat bawah Saudi. Salah satunya dengan menghukum elite militer Saudi dan menerapkan pencegahan baru terhadap pelanggaran HAM.

Tindakan tersebut disetujui oleh Menteri Luar Negeri AS Antony J. Blinken.

Menlu baru AS memberlakukan larangan perjalanan terhadap mantan kepala intelijen Arab Saudi. Tokoh itu diduga sangat terlibat dalam operasi Khashoggi. Dia juga mengendalikan langsung Pasukan Intervensi Cepat, sebuah unit dari Pengawal Kerajaan Saudi yang melindungi Pangeran Mohammed.

Larangan Khashoggi

Laporan intelijen AS yang sempat diberi label rahasia sudah dipublikasikan dan menyimpulkan Pasukan Intervensi Cepat melakukan operasi terhadap Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul.

Khashoggi memasuki konsulat pada 2 Oktober 2018, untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk pernikahannya yang akan datang. Sementara tunangannya menunggu di luar gerbang. Tapi kritikus Saudi itu malah disambut oleh tim pembunuhan.

Upaya pemerintah Saudi untuk mengeluarkan cerita palsu, yang mengatakan Khashoggi telah meninggalkan konsulat tanpa cedera, runtuh dalam beberapa hari.

Pemerintahan Trump bertindak terhadap 17 anggota tim itu. Dia sudah memberlakukan larangan perjalanan dan hukuman lainnya.

Seorang pejabat mengatakan ada sanksi baru yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Raja Salman, ayah putra mahkota. Hal itu ditegaskan dalam panggilan telepon pada Kamis (25/2/2021). Tapi Gedung Putih tidak memberikan keterangan detail tentang isi panggilan tersebut.

Adapun Raja Arab Saudi, berusia 85 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang buruk. Pejabat administrasi AS mengaku tidak jelas seberapa banyak yang bisa diserapnya saat Biden berbicara tentang "kalibrasi ulang" hubungan dengan Amerika Serikat.

Maka untuk menekankan perbedaan pendapat, Blinken menambahkan kategori sanksi, yang baru disebut "Larangan Khashoggi."

Isinya membatasi visa bagi siapa pun yang mendukung upaya yang disponsori Saudi untuk melecehkan, menahan, atau merugikan para kritikus dan jurnalis di seluruh dunia.

Dalam sebuah pernyataan, Blinken mengatakan 76 orang Saudi akan mendapatkan sanksi itu pada tahap pertama.

Peninjauan itu, kata para pejabat, akan menjadi bagian dari laporan tahunan HAM Departemen Luar Negeri AS. Ini akan menciptakan kategori baru pelanggaran HAM, yang disebut "represi ekstrateritorial."

Masalah itu berkembang saat Rusia, China dan bahkan sekutu seperti Turki mencoba membungkam kritikus yang tinggal di Eropa, Amerika Serikat atau masyarakat bebas lainnya.

Meskipun larangan awal akan berlaku untuk orang Saudi, para pejabat AS menyatakan larangan yang sama juga akan segera digunakan di seluruh dunia.