Myanmar atau Burma? Mengapa Perbedaan Nama Negara Itu Penting?

Melansir Associated Press (AP), Rabu (3/2/2021) militer mengatakan perebutan kekuasaan itu perlu karena pemerintah telah gagal bertindak atas klaim penipuan pemilihan yang tidak berdasar pada pemilihan November 2020.

Pemilihan itu dimenangkan oleh partai pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi secara telak. Militer mengeklaim pengambilalihan itu konstitusional.

Akan tetapi, di mana tepatnya kudeta itu terjadi? Apakah di Myanmar, demikian negara itu secara resmi disebut? Atau di Burma, nama yang sampai sekarang masih digunakan Washington?

Jawabannya tidak semudah pertanyaannya. Karena jika menyangkut Myanmar, hampir segalanya bersifat politis. Bahkan termasuk bahasanya.

Mengapa bisa menjadi Myanmar?

Selama beberapa generasi, negara itu disebut Burma, mengacu nama kelompok etnis Burman yang dominan.

Namun, pada 1989, setahun usai junta yang berkuasa secara brutal menekan pemberontakan pro-demokrasi, para militer tiba-tiba mengganti nama negara itu menjadi Myanmar.

Saat itu, Burma menjadi negara paria di kancah internasional dan jelas membutuhkan cara apa pun untuk meningkatkan citra mereka.

Dengan harapan mampu mendapatkan sedikit legitimasi dunia, mereka membuang nama yang diturunkan dari masa kolonial itu demi mendorong persatuan etnis.

Nama lama, Burma, kata pejabat, telah mengesampingkan banyak etnis minoritas di negara itu.

Faktanya, perubahan nama itu tak mengubah apa pun isi 'rumah' mereka. Dalam bahasa Burma, kata 'Myanmar' adalah versi yang lebih formal dari 'Burma'. Nama negara diubah hanya dalam versi bahasa Inggris.

Perubahan nama itu tak lain sebuah 'trik' linguistik meski hanya sedikit orang yang tertipu oleh hal tersebut.

Sebagian besar dunia masih menunjukkan sikap menentang junta dengan menolak menggunakan nama baru. Itu yang dilakukan Amerika Serikat (AS).

Sejak kapan Burma resmi berganti menjadi Myanmar?

Lebih dari satu dekade lalu, negara ini memulai transisi semi-demokrasi yang tak terduga. Militer mempertahankan kekuasaan politik yang luas, namun para pemimpin oposisi dibebaskan dari tahanan rumah dan penjara, serta pemilihan diizinkan.

Aktivis pro-demokrasi kawakan, Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin sipil negara. Selama bertahun-tahun banyak negara dan media termasuk AP menggunakan nama resmi Myanmar.

Ketika represi militer mereda dan oposisi internasional terhadap militer menjadi kurang vokal, nama Myanmar semakin umum.

Di dalam negeri, para pemimpin oposisi menjelaskan hal itu sudah tak lagi menjadi suatu masalah.

Namun, tidak seperti kebanyakan negara di dunia, pemerintah AS masih menggunakan nama Burma secara resmi. Walau pada 2012 Washington pernah melunakkan pendirian mereka.

Selama kunjungan kenegaraan, Presiden Barack Obama menggunakan 2 nama itu, Burma dan Myanmar. Seorang penasihat presiden Myanmar menyebut hal itu 'sangat positif' dan mengatakan bahwa itu adalah pengakuan terhadap pemerintah Myanmar.

Tetapi, usai kudeta militer yang terjadi baru-baru ini, respons Washington kembali keras dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Presiden yang baru dilantik, Joe Biden dengan tegas menghindari penyebutan nama Myanmar.

"Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi," kata Biden dalam sebuah pernyataan.

"Kebalikan dari kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap Undang-Undang sanksi kami."