Kudeta Militer Myanmar dan 10 Tahun Demokrasi yang Penuh Gejolak

Melansir AFP pada Senin (1/2/2021), berikut adalah kronologi Myanmar lepas dari diktator militer, tetapi demokrasi yang mereka anut juga tidak kuat dan bisa saja berumur singkat.

2010

Junta mengadakan pemilu pada awal November, dan partai Union Solidarity and Development (USDP) yang didukung militer mengeklaim kemenangan.

Sementara itu partai National League for Democracy (NLD) dan banyak pihak lain menolak ambil bagian.

Para pengamat menilai pemilu itu tidak bebas atau adil.

Kurang dari seminggu usai pemilu, Suu Kyi dibebaskan setelah menjalani 16 dari 20 tahun masa tahanan rumah.

Banyak hak-hak dasar dipulihkan, termasuk pencabutan larangan berkumpul dan berekspresi.

2012

NLD memenangi 43 dari 45 kursi pada pemilihan sela April, dan Suu Kyi menjadi anggota parlemen.

Tahun itu Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa juga mulai mencabut sanksi, lalu bisnis-bisnis dari negara Barat mulai memasuki Myanmar.

Namun, kekerasan sektarian terjadi di negara bagian Rakhine barat, terutama yang menimpa minoritas Muslim Rohingya.

Pada November, Barack Obama menjadi presiden AS pertama yang menginjakkan kaki di Myanmar.

2015

NLD menang pemilu dan mencetak sejarah. Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing kemudian memberi selamat kepada Aung San Suu Kyi dan partainya.

Posisi itu juga berarti pemimpin de facto, yang dibuat untuk menghindari ketentuan konstitusional untuk melarangnya mencalonkan diri jadi presiden.

2017

Pengacara Muslim terkemuka Ko Ni, yang juga kritikus vokal tentara serta penasihat Suu Kyi, dibunuh di Yangon. Pemakamannya dihadiri ribuan orang.

Tanggal 25 Agustus militer Myanmar melakukan penindasan di Rakhine sebagai pembalasan terhadap milisi, yang mengakibatkan hampir 750.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

2018

Dua wartawan Reuters dipenjara, karena dituduh melanggar UU rahasia negara saat melaporkan pembantaian Rohingya.

Mereka mendekam di balik jeruji besi selama lebih dari 500 hari, lalu dibebaskan dengan ampunan presiden.

Gambia juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai pengadilan tinggi PBB, dengan tuduhan Myanmar melakukan genosida.

Suu Kyi lalu secara independen membela negaranya di Den Haag, Belanda.

Dua kasus lainnya juga menuntut Myanmar, termasuk penyelidikan oleh Pengadilan Kriminal International.

2020

ICJ menolak pembelaan Suu Kyi, dan memerintahkan melakukan sesuatu guna mencegah genosida seperti yang disangkakan ke mereka.

Infrastruktur kesehatan Myanmar yang lemah juga kewalahan menangani pandemi Covid-19, menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menginfeksi 140.000 warga sampai awal 2021.

Tahun itu Myanmar mengadakan pemilu demokratis keduanya, tetapi sebagian besar penduduk di wilayah terkena konflik tidak bisa ikut serta.

NLD pun sesuai prediksi menang telak lagi.

Mereka diculik ketika para anggota parlemen terpilih akan menjalani hari pertamanya di masa pemerintahan baru.

Tak lama kemudian militer mengumumkan kondisi darurat di Myanmar selama 1 tahun, dan menunjuk seorang mantan jenderal sebagai penjabat presiden guna menjaga stabilitas.