Mahathir Yakini Pemerintahan Joe Biden Akan Akhiri "Perang Dagang Konyol" dengan China

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Asia dapat mengharapkan peningkatan hubungan diplomasi dengan AS di bawah pemerintahan baru, Joe Biden, dan mengakhiri "perang dagang konyol" dengan China.

"Saya memperkirakan pemerintahan Biden akan berbeda dari Trump, karena Trump praktis tidak tahu apa-apa tentang Asia Tenggara," ujar Mahathir dalam wawancara pada Kamis (7/1/2021) dan disiarkan di konferensi Reuters Next pada Kamis (14/1/2021).

"Trump dulu melawan hampir semua negara, tapi sekarang saya pikir Biden ingin membalikan kebijakan dan memiliki pemahaman atau hubungan persahabatan dengan banyak negara, yang di masa lalu cukup mendukung Amerika," lanjutnya seperti yang dilansir dari Reuters pada Kamis (14/1/2021).

Biden pada November mengatakan bahwa Amerika Serikat akan "siap untuk memimpin" lagi panggung global ketika dia sudah dilantik pada 20 Januari 2021.

Selama 4 tahun di bawah pemerintahan Donald Trump kebijakan "America First" telah memberikan kesan global bahwa AS memusuhi sekutu dan memicu perang dagang dengan China.

"Saya tidak percaya dia (Biden) akan melanjutkan perang dagang konyol dengan China," celetuk PM Malaysia dengan masa jabatan terlama.

Menurutnya, diperlukan beberapa upaya untuk menyelesaikan sejumlah masalah ketidakseimbangan dalam perdagangan.

"Tetapi, perang dagang bukanlah sesuatu yang saya pikir akan dilanjutkan oleh Biden," ujar Mahathir yang pada 2018 menjadi perdana menteri tertua di dunia yang menjabat dengan usia 93 tahun.

Dua ekonomi raksasa dunia telah berselisih sejak Juli 2018 karena permintaan AS agar China mengadopsi perubahan kebijakan yang akan membuat kekayaan intelektual Amerika lebih terlindungi.

Kemudian, membuat pasar China lebih dapat diakses oleh perusahaan AS.

Perang dagang kedua negara tersebut telah merusak pertumbuhan ekonomi global dan rantai pasok terganggu selama 2 tahun terakhir.

Mahathir mengatakan Malaysia, seperti kebanyakan negara, lebih sensitif terhadap apa yang diinginkan China, karena kekuatan China itu terlalu besar untuk mengkonfrontasi masalah seperti ketidakseimbangan perdagangan atau pelanggaran hak asasi manusia.

"China tidak memperlakukan Muslim di sana dengan baik, tetapi kami tidak dapat menghadapi mereka...kami harus sangat berhati-hati dengan cara kami menangani China," pungkas politikus kawakan ini.