Konflik Etiopia: PM Abiy Ultimatum Pasukan Tigray Menyerah dalam 72 Jam

"Kami mendesak kalian untuk menyerah dengan damai dalam waktu 72 jam, mengingat bahwa kalian berada di titik tidak bisa kembali," tulis Abiy di Twitter pada Minggu malam (22/11/2020).

Pasukan Tigray belum mengomentari ultimatum itu, sementara seorang juru bicara militer Etiopia berkata bahwa pasukan mereka berencana mengepung Mekelle dengan tank dan mungkin akan menembaki kota itu untuk memaksanya menyerah.

Partai Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) yang menolak menyerahkan kekuasaannya di wilayah utara, mengatakan pasukannya sedang menggali parit.

Akan tetapi sebagaimana diwartakan Reuters, klaim-klaim tentang konflik Etiopia sulit diverifikasi lantararan jaringan komunikasi telepon dan internet yang diputus.

Pasukan federal Etiopia telah merebut serangkaian kota dengan pengeboman udara dan pertempuran darat, lalu sekarang membidik Mekelle, kota dataran tinggi berpenduduk sekitar 500.000 orang tempat pemberontak bermarkas.

Konflik Etiopia terbaru pecah sejak 4 November dan telah menewaskan ratusan, mungkin ribuan, juga membuat lebih dari 30.000 orang mengungsi ke negara tetangga, Sudan.

Pemberontak juga menembakkan roket-roket ke wilayah tetangga Amhara dan melintasi perbatasan ke negara Eritrea.

Negara-negara asing mendesak kedua kubu untuk berunding, tetapi Abiy terus menekan dengan ofensif.

Dalam pernyataannya pada Minggu malam (22/11/2020), Abiy mengatakan bahwa selama apa yang disebutnya operasi penegakan hukum, semua tindakan preventif sudah diambil untuk memastikan warga sipil tidak dirugikan.

Ia mengatakan bahwa Tigray sebenarnya sudah muak dengan TPLF, dan mengimbau rakyat Mekelle untuk berdiri bersama pasukan federal untuk membawa kelompok pengkhianat itu ke pengadilan.

Abiy menuduh para pemimpin Tigray memberontak melawan otoritas pusat dan memulai konflik dengan menyerang pasukan federal di kota Dansha pada 4 November.

Namun pemberontak mengatakan, pemerintahan Abiy menyingkirkan orang-orang Tigray sejak menjabat dua tahun lalu, mencopot mereka dari peran senior di pemerintahan dan militer, serta menahan banyak orang atas pelanggaran hak dan tuduhan korupsi.