PM Armenia jadi Target Pembunuhan oleh Para Mantan Pejabat Dalam Negeri

YEREVAN, KOMPAS.com - Badan Keamanan Nasional (NSS) pada Sabtu (14/11/2020) mengatakan bahwa pihaknya tengah mencegah adanya upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan untuk merebut kekuasaannya, oleh para mantan pejabat dalam negeri.

Pashinyan berada di bawah tekanan dengan ribuan demonstran yang memprotes sejak Selasa (10/11/2020).

Mereka menuntut Pashinyan mengundurkan diri karena perjanjian gencatan senjata atas perang Armenia dan Azerbaijan, tapi hasil perjanjian lebih menguntungkan pihak lawan.

Kemajuan teritorial Azerbaijan di Nagorno-Karabakh setelah enam pekan pertempuran, menjadi terselamatkan.

Melansir Reuters pada Minggu (15/11/2020), NSS mengatakan mantan kepala NSS Artur Vanetsyan, mantan ketua fraksi parlemen Partai Republik Vahram Baghdasaryan dan sukarelawan perang Ashot Minasyan, menjadi tersangka dan saat ini ditahan.

"Para tersangka berencana untuk secara ilegal merebut kekuasaan dengan membunuh perdana menteri dan sudah ada kandidat potensial yang sedang dibahas untuk menggantikannya," kata NSS dalam sebuah pernyataan.

Pashinyan mengatakan awal pekan ini bahwa dia tidak punya pilihan selain menandatangani perjanjian untuk mencegah kerugian teritorial lebih lanjut.

Dia mengatakan dirinya mengambil tanggung jawab pribadi atas kemunduran hasil perang, tetapi menolak seruan untuk mundur.

Gencatan senjata menghentikan aksi militer di dan sekitar Nagorno-Karabakh, daerah kantong yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, tetapi dihuni oleh etnis Armenia.

Berdasarkan perjanjian tersebut, 2.000 pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan ke wilayah tersebut untuk mengamankan tercapainya kesepakatan gencatan senajata di lapangan.

Sejak awal 1990-an, etnis Armenia telah memegang kendali militer atas seluruh Nagorno-Karabakh dan sebagian besar wilayah Azeri di sekitarnya.

Mereka sekarang telah kehilangan sebagian besar daerah kantong itu sendiri serta wilayah sekitarnya.