Trump Kalah Pilpres, Bagaimana Kelanjutan Nasib TikTok di AS?

ByteDance memiliki waktu sampai Kamis (12/11/2020) untuk merestrukturisasi kepemilikan TikTok di AS, tetapi mereka mengajukan petisi di pengadilan Washington pekan ini untuk meminta penundaan.

Perusahaan asal China itu pada Selasa (10/11/2020) mengatakan, mereka meminta perpanjangan 30 hari karena permintaan baru yang terus berdatangan dan tidak ada kejelasan apakah solusi yang mereka tawarkan akan diterima. Namun permintaan itu belum dikabulkan pengadilan.

Pada Rabu Kementerian Keuangan AS mengatakan, pihaknya tetap fokus untuk mencapai resolusi risiko keamanan nasional yang ditimbulkan dari akuisisi ByteDance atas Musical.ly.

ByteDance mendirikan TikTok di AS tiga tahun lalu dengan membeli Musical.ly, aplikasi lip sync dan menggabungkan kedua aplikasi tersebut.

Kementerian Keuangan AS membantah tuduhan perusahaan tentang kurangnya kejelasan dari pemerintah, dengan berkata "Kami telah menjelaskan ke ByteDance mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai resolusi."

Pemerintahan Trump berupaya memblokir TikTok di AS, dengan alasan aplikasi tersebut membocorkan data pengguna Amerika ke Beijing. ByteDance dengan tegas membantahnya.

Trump lalu menandatangani serangkaian perintah terhadap platform video itu musim panas ini.

Salah satunya mengharuskan ByteDance menjual operasional TikTok di AS dalam waktu 90 hari, dengan alasan keamanan nasional. Ada juga perintah yang secara efektif melarang TikTok mulai tanggal yang sama.

Namun pada 30 Oktober hakim Pennsylvania mengeluarkan perintah untuk mencabut sementara perintah eksekutif tersebut.

Perintah itu akan membuat TikTok menjadi offline dengan memutusnya dari bisnis AS yang menyediakan hosting situs web, penyimpanan data, dan dasar-dasar lain yang diperlukan untuk beroperasi.

Pemerintahan Trump kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.

ByteDance dan TikTok sudah mengusulkan untuk membuat perusahaan baru dengan Oracle sebagai mitra teknologi, dan Walmart sebagai mitra bisnis.

Rencana itu tampak bisa meyakinkan pemerintah, tetapi masih menunggu lampu hijau.