Proses Transisi Presiden Tidak Berjalan, Celah Bagi Musuh dapat Susupi Keamanan Nasional AS

WASHINGTON, KOMPAS.com - Keamanan nasional Amerika Serikat dapat berisiko disusupi musuh ketika proses transisi jabatan tidak berjalan, setelah hasil pemilihan presiden digambarkan.

Dalam pilpres 2020, Donald Trump sebagai calon presiden petahana tidak mengambil sikap yang sama seperti pendahulunya, yang secara terbuka mengakui kekalahan.

Pada pilpres AS 2000, Al Gore adalah capres dari pemerintahan petahana yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden dari Bill Clinton, yang sudah tidak dapat mencalonkan diri lagi setelah 2 periode menjabat.

Al Gore dari Demokrat, saat itu berhadapan dengan George W. Bush, capres dari Partai Republik.

Setelah hasil pemilihan diumumkan dan nama Bush yang keluar sebagai pemenang, baik Gore dan Clinton menerima secara terbuka.

Clinton segera menyambut Bush dan sesuai prosedur ia membukakan laporan ulta-rahasia dari intelijen paling sensitif bangsanya, yang disebut sebagai President's Daily Brief (PDB).

Pakar keamanan dan intelijen nasional berharap Trump dapat mengubah pikirannya saat ini, dengan alasan perlunya presiden yang akan datang untuk sepenuhnya siap menghadapi masalah keamanan nasional apa pun pada Hari Pertama.

"Musuh kita tidak menunggu transisi terjadi," kata mantan perwakilan Republik Michigan Mike Rogers, yang adalah ketua komite intelijen DPR, seperti yang dilansir dari Associated Press pada Kamis (12/11/2020).

“Joe Biden harus menerima President's Daily Brief mulai hari ini. Dia perlu tahu apa saja ancaman terbaru dan mulai merencanakannya. Ini bukan tentang politik, ini tentang keamanan nasional," tandasnya.

Para musuh AS dapat mengambil keuntungan dari masa transisi kepresidenan Amerika yang bermasalah dan masalah-masalah asing utama yang akan membebani Biden di awal ia masuk ke Ruang Oval, kantor kepresidenan.

Kecuali, Trump dapat memperpanjang atau merundingkan perjanjian senjata nuklir baru dengan Rusia sebelum Hari Pelantikan.

Biden hanya memiliki waktu 16 hari untuk bertindak, sebelum berakhirnya perjanjian terakhir itu, yang mengekang dua negara dengan persenjataan nuklir terbesar di dunia.

Mungkin mata-mata AS telah menerima informasi tentang garis batas Rusia dalam negosiasi itu, atau tentang senjata yang benar-benar ingin disembunyikan dari perjanjian itu.

Itulah jenis informasi yang mungkin ada dalam PDB, ringkasan harian tingkat tinggi, informasi rahasia dan analisis tentang masalah keamanan nasional yang ditawarkan kepada presiden sejak 1946.

Ini dikoordinasikan dan disampaikan oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional dengan masukan dari CIA dan lembaga lainnya.

Ini disesuaikan untuk setiap presiden, tergantung pada apakah mereka lebih suka pengarahan lisan atau tertulis atau keduanya, ringkasan pendek atau laporan panjang di atas kertas atau secara elektronik.

Memiliki akses ke PDB juga dapat membantu Biden menyusun kemungkinan tanggapan ke Korea Utara, yang memiliki sejarah menembakkan rudal atau melakukan uji coba nuklir tak lama sebelum atau setelah presiden baru menjabat.

Biden memiliki pengalaman puluhan tahun dalam urusan luar negeri dan keamanan nasional, tetapi dia kemungkinan belum mengetahui detail terbaru tentang bagaimana Iran kembali memperkaya uranium, atau operasi serangan cyber aktif Rusia, China, dan Iran.

Adapun tentang tindakan keras China di Hong Kong yang sedang memanas, ancaman dari ekstremis Islam, meskipun telah teratasi, tapi masih tetap ada.

Biden mencoba mengecilkan signifikansi keterlambatan dalam mendapatkan akses ke PDB.

“Jelas PDB akan berguna, tapi itu tidak perlu. Saya bukan presiden yang menjabat sekarang," kata Biden pada Selasa (10/11/2020).

Dia tidak menjawab pertanyaan tentang apakah dia telah mencoba menghubungi Trump sendiri tentang masalah ini atau masalah lainnya, ia hanya mengatakan, "Tuan presiden, saya berharap dapat berbicara dengan Anda.”

Ketika dia juga ditanya tentang perlunya akses ke informasi rahasia sesegera mungkin, jika Trump tidak kebobolan.

“Lihat, akses ke informasi rahasia itu berguna. Tapi, saya tidak dalam posisi untuk membuat keputusan tentang masalah itu,” kata Biden.

“Seperti yang saya katakan, satu presiden pada satu waktu. Dia akan menjadi presiden hingga 20 Januari. Akan menyenangkan memiliki itu, tapi itu tidak penting. "

Biden akrab dengan PDB, setelah membacanya selama 8 tahun sebagai wakil presiden. Namun, ancaman terus berubah dan menjelang Hari Pelantikan, kebutuhannya untuk Trump menyerahkan informasi agar dia bisa mengawasi laporan intelijen akan menjadi lebih penting.

Senator James Lankford, R-Okla., memprediksikan bahwa masalah apakah Biden akan mendapatkan akses ke laporan intelijen akan segera diselesaikan.

"Saya sudah mulai terlibat dalam bidang ini...Dan jika itu tidak terjadi pada Jumat, saya akan turun tangan dan mendorong dan mengatakan ini perlu dilakukan, sehingga terlepas dari hasil pemilu, ke mana pun jalannya, orang bisa siap untuk tugas yang sebenarnya,” kata Lankford KRMG di Tulsa, Oklahoma, pada Rabu (11/11/2020).

Dia mengatakan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris juga harus mendapatkan pengarahan, yang seharusnya tidak menjadi masalah karena dia sudah memiliki izin keamanan sebagai anggota komite intelijen Senat.

Pada 2000, tim Bush telah memiliki akses ke laporan intelijen, ketika terjadi penundaan penghitungan ulang pemilu selama lebih dari 5 pekan.

Biden kehilangan semua hal itu, lebih dari sepekan dalam masa transisi, Biden tidak memiliki akses ke PDB, lembaga atau sumber daya pemerintah untuk membantunya bersiap-siap memimpin.

“Presiden terpilih Joe Biden dan tim transisinya seharusnya tidak mengalami penundaan yang sama,” kata John Podesta, yang menjabat sebagai kepala staf Gedung Putih di bawah Clinton, dan kepala staf Bush Andrew Card, dalam pernyataan tertulis di The Washington Post pada pekan ini.

“Kami telah mempelajari biaya serius dari transisi yang tertunda,” tulis mereka.

"Kurang dari 8 bulan setelah pelantikan Bush, 2 pesawat terbang ke World Trade Center, menewaskan hampir 3.000 orang Amerika," ujarnya

Laporan Komisi 9/11 tentang serangan 11 September 2001, memperingatkan bahaya tentang pekerjaan masa transisi presiden yang berjalan lambat secara umum, bukan hanya bagian intelijen.

Pemerintahan Bush tidak memiliki wakil pejabat kabinet sampai musim semi 2001 dan posisi penting subkabinet tidak dikonfirmasi sampai musim panas itu, kata laporan itu.

Untuk saat ini, kantor Direktur Intelijen Nasional, John Ratcliffe, mengatakan pihaknya tidak dapat mulai berbicara dengan tim transisi Biden sampai badan federal memulai proses transisi, yang ditunda oleh pemerintahan Trump.

Direktorat Intelijen Nasional AS, mengatakan harus mengikuti Undang-Undang Transisi Presiden, yang mewajibkan Administrasi Layanan Umum (GSA) untuk terlebih dahulu memastikan pemenang pemilihan.

Administrator GSA Emily Murphy, yang ditunjuk oleh Trump, belum secara resmi menunjuk Biden sebagai presiden terpilih.

Badan-badan intelijen telah memberikan pengarahan intelijen umum, dikurangi informasi tentang operasi dan sumber serta metode rahasia, untuk calon presiden sejak 1952.

Mantan presiden Harry S. Truman memberi wewenang kepada para calon presiden dari kedua partai untuk mengetahui tentang upaya AS dalam mengembangkan bom atom, karena dia kesal karena pada masanya ia tidak mengetahui hingga 12 hari menjadi presiden.

"Ini adalah tradisi yang penting dan bermakna, dan saya khawatir itu tidak akan dilanjutkan," kata Denis McDonough, mantan kepala staf Gedung Putih selama pemerintahan Obama yang mengawasi transisi 2017.

Biden mulai menerima pengarahan keamanan yang lebih umum ini saat dia menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, tetapi tidak jelas apakah dia masih mendapatkannya. Seorang juru bicara tim transisi Biden menolak berkomentar.