Hendak Cari Suaka ke AS, Aktivis Hong Kong Tony Chung Ditangkap

KOMPAS.com - Aktivis remaja Hong Kong, Tony Chung, didakwa dengan UU Keamanan Nasional yang baru diterapkan, beberapa hari setelah ditahan di luar konsulat AS di Hong Kong.

Chung yang berusia 19 tahun dilaporkan berencana untuk datang ke konsulat AS dan mengajukan suaka.

Aktivis itu menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah melakukan konspirasi untuk menerbitkan konten yang menghasut, pencucian uang, dan mengkampanyekan aspirasi pemisahan diri Hong Kong dari China.

Chung adalah orang kedua yang dituntut berdasarkan UU baru itu. Pengajuan jaminan terhadapnya juga ditolak oleh pengadilan.

China memberlakukan undang-undang yang kontroversial di Hong Kong pada Juni lalu, membuat negara itu lebih mudah menghukum para pengunjuk rasa dan mengikis otonomi wilayah itu.

Tapi bukan hanya pengunjuk rasa yang khawatir. Cakupan undang-undang tersebut sangat luas dan memberi Beijing kekuatan besar yang belum pernah dimiliki sebelumnya untuk membentuk kehidupan di wilayah tersebut.

Ada rasa takut dan ketidakpastian karena banyak orang di Hong Kong mengatakan undang-undang itu mengikis independensi peradilan wilayah itu dan hak-hak seperti kebebasan berbicara.

Apa yang kita ketahui tentang penahanannya?

Menurut South China Morning Post, Chung ditahan pada Selasa (27/10/2020) di warung kopi yang terletak di depan konsulat AS.

Kelompok aktivis yang berbasis di Inggris, Friends of Hong Kong, mengatakan dia berencana untuk datang ke konsulat dan mengajukan suaka.

Namun, video yang direkam di dekat konsulat memperlihatkan dirinya dibawa oleh anggota kepolisian berpakaian sipil.

Chung, yang merupakan mantan anggota kelompok pro-kemerdekaan Studentlocalism, mengatakan para aktivis belum menyerah untuk berjuang.

"Pada saat yang tepat, kami akan muncul untuk melakukan protes lagi," katanya kepada BBC China dalam sebuah wawancara.

"Benar, kami telah kalah pada saat ini. Tapi jalan menuju demokrasi selalu panjang." Dia akan tetap ditahan hingga sidang yang akan digelar 7 Januari tahun depan.

Apa itu UU Keamanan Nasional?

UU Keamanan Nasional diberlakukan Beijing di Hong Kong pada Juni, beberapa bulan setelah unjuk rasa besar pro-demokrasi tahun lalu menentang undang-undang ekstradisi.

Undang-undang itu mengatur pemisahan diri, subversi terhadap pemerintahan pusat, terorisme atau kolusi dengan negara asing terancam hukuman penjara seumur hidup.

Pada Juli, beberapa orang telah ditahan, termasuk seseorang yang membawa bendera bertuliskan "Kemerdekaan Hong Kong".

Para kritikus menyebut bahwa undang-undang ini mengakhiri kebebasan di Hong Kong yang telah dijamin oleh Beijing, setelah Inggris melepaskan kekuasaannya atas wilayah itu pada 1997.

Akan tetapi China berkukuh bahwa undang-undang itu akan mengembalikan stabilitas di Hong Kong.

Setelah pengesahan UU Keamanan nasional, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan dia akan menawarkan kesempatan untuk tinggal di Inggris kepada lebih dari tiga juta penduduk Hong Kong.

China mengutuk penyataan Boris Johnson dan mengatakan akan mengambil tindakan balasan terhadap Inggris jika memberikan tempat tinggal kepada penduduk Hong Kong.