Warga Spanyol Tuding Pemerintah Diskriminasi dalam Terapkan Lockdown Daerah Miskin

MADRID, KOMPAS.com - Warga Madrid berunjuk rasa pada Minggu (20/9/2020) memprotes tindakan lockdown pemerintah lokal yang dinilai diskriminatif terhadap warga daerah miskin.

Melansir Reuters pada Minggu (20/9/2020), pemerintah daerah Madrid pada Jumat (18/9/2020) memerintahkan lockdown mulai dari Senin di beberapa daerah yang lebih miskin di kota Madrid dan daerah pinggirannya, yang menjadi rumah dari sekitar 850.000 orang terinfeksi virus corona, saat terjadi lonjakan kasus.

Langkah-langkah lockdown sebagian besar berlaku untuk area berpenghasilan rendah dan dengan populasi imigran yang lebih tinggi.

Lalu, protes damai pada Minggu diadakan di 12 dari 37 distrik yang terkena dampak lockdown.

Sekitar 600 warga berdemo di distrik selatan Vallecas, yang memiliki salah satu tingkat infeksi tertinggi di ibu kota Spanyol, yang sekitar 6 kali lebih tinggi daripada Chamberi, daerah kaya di utara kota, menurut angka pemerintah daerah.

Ketegangan meningkat ketika pengunjuk rasa pada satu tahap mengancam akan mendapatkan akses ke gedung pemerintah daerah.

“Tidak masuk akal bahwa Anda bisa pergi dan melakukan sesuatu di daerah yang lebih kaya, tapi Anda tidak bisa melakukan hal yang sama di Vallecas (daerah miskin). Ada risiko penularan yang sama. Mereka mendiskriminasi,” kata Begona Ramos (56 tahun), seorang pengunjuk rasa, yang bekerja sendiri dan tinggal di Vallecas.

Para pengunjuk rasa meneriakkan, “Vallecas bukanlah ghetto”.

Mereka juga menyerukan pengunduran diri pemimpin regional Madrid, Isabel Diaz Ayuso, yang menuai kritik karena pekan ini mengatakan bahwa "cara hidup imigran" sebagian menjadi penyebab meningkatnya kasus virus corona.

Wali Kota Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida menjelaskan tindakan tersebut tidak mendiskriminasi orang miskin.

“Tidak ada penghuni kelas satu dan kelas dua. Kita harus pahami bersama saat ini," tweetnya.

Pihak berwenang di Madrid, yang menyumbang sepertiga dari semua infeksi virus corona di Spanyol, mengumumkan pembatasan di daerah di mana tingkat penularan melebihi 1.000 per 100.000 penduduk.

Di Madrid, akses ke taman dan area umum akan dibatasi, pertemuan akan dibatasi hingga 6 orang, dan tempat komersial harus tutup pada pukul 10 malam waktu setempat.

Polisi akan mendirikan 60 pos pemeriksaan untuk menegakkan tindakan tersebut, tetapi tidak akan mengenakan denda pada hari pertama, kata otoritas regional pada Minggu.

Selanjutnya, otoritas regional mengatakan denda dapat bervariasi antara 600 euro (Rp 10,5 juta) dan 600.000 euro (Rp 10,5 triliun).

Sebuah jaminan dikeluarkan untuk orang-orang yang perlu meninggalkan area lockdown untuk bekerja, kata otoritas regional pada Minggu.

Kepala keadilan regional Enrique Lopez mengutuk demonstrasi tersebut.

“Kita jelas bahwa ini adalah daerah dengan tingkat infeksi tertinggi. Protes sekarang ketika apa yang kita inginkan adalah menghindari hal ini tampaknya sangat tidak bertanggung jawab,” katanya kepada radio Cadena Ser.

Namun, kepala kesehatan wilayah Madrid Enrique Ruiz Escudero mengatakan jika tindakan ini tidak mengurangi kasus virus corona, lockdown seluruh kota dapat menyusul.

"Jika perlu untuk menutup Madrid, kami akan melakukannya," kata Escudero dalam wawancara dengan surat kabar ABC yang diterbitkan, Minggu.

Spanyol memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi di Eropa barat, tetapi Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengesampingkan lockdown nasional kedua dalam sebuah wawancara dengan La Sexta TV pada Sabtu (19/9/2020).

Sekitar 640.040 orang telah didiagnosis terinfeksi Covid-19 di Spanyol, otoritas kesehatan mengatakan pada Jumat (18/9/2020), ada peningkatan 4.697 dalam 24 jam terakhir yang menewaskan hampir 30.500 orang.