Kepala Pos yang Ditunjuk Trump akan Dimintai Kesaksian soal Pengiriman Surat Suara

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Jenderal kepala pos, Louis DeJoy yang ditunjuk Presiden Donald Trump, setuju pada Senin (17/8/2020), untuk bersaksi di depan Kongres pekan depan tentang pemotongan layanan yang dikhawatirkan anggota parlemen dapat menghambat kemampuan Layanan Pos menangani surat suara dalam pemilihan pada November.

Melansir Reuters pada Senin (17/8/2020), Komite Pengawasan dan Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Demokrat sedang menyelidiki, apakah perubahan layanan yang diadopsi dalam beberapa pekan terakhir telah memperlambat pengiriman surat suara.

Robert Duncan, yang mengetuai dewan gubernur Layanan Pos dan mantan ketua Komite Nasional Republik, akan bersaksi bersama DeJoy, kata pihak Layanan Pos.

Kongres Demokrat telah menyuarakan kekhawatiran bahwa, di tengah pandemi virus corona yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar 2 kali lebih banyak orang Amerika yang memberikan suara melalui surat pos, seperti pada 2016, pemotongan biaya di Layanan Pos dapat menyebabkan surat suara tidak terjawab atau tertunda.

Kongres Demokrat menunjuk pada pengurangan lembur, pembatasan perjalanan transportasi surat tambahan, dan kebijakan penyortiran serta pengiriman surat baru, sebagai perubahan yang mengancam untuk memperlambat pengiriman surat.

Trump berulang kali dan tanpa bukti mengklaim bahwa surat suara rentan terhadap penipuan.

Memberi suara melalui surat bukanlah hal baru di AS, dan 1 dari 4 pemilih memberikan suara seperti itu pada tahun 2016.

Secara terpisah, Ketua Konferensi Demokratik DPR Hakeem Jeffries dan perwakilan anggota kongres AS Ted Lieu meminta FBI untuk membuka penyelidikan kriminal terhadap DeJoy.

"Ada bukti bahwa mempersulit pemungutan suara melalui surat pos mungkin menjadi salah satu motivasi untuk perubahan yang dilakukan di Kantor Pos," tulis Jeffries dan Lieu dalam surat yang dikirimkan kepada Direktur FBI Christopher Wray pada Senin(17/8/2020).

“Ada juga bukti bahwa jenderal kepala pos memiliki kepentingan finansial di beberapa entitas keuangan yang merupakan pesaing atau kontraktor untuk Kantor Pos,” kata anggota parlemen.

Tidak mengganggu

"Tidak, kami tidak mengganggu," kata Trump dalam sebuah wawancara dengan Fox News di tengah protes dari Demokrat dan kritikus lain yang menuduhnya mencoba untuk melumpuhkan Layanan Pos, untuk menekan pemungutan suara saat dia tertinggal dari Joe Biden dalam jajak pendapat menjelang pemilihan 3 November.

"Kami ingin membuatnya berjalan efisien, berjalan dengan baik," kata Trump tentang Layanan Pos.

Kemudian pada Senin di sebuah acara di Oshkosh, Wisconsin, Trump berkata, "Kami tidak bisa bermain-main, keluar dan memberikan suara melalui surat suara absensi yang indah itu atau hanya memastikan suara Anda dihitung."

“Pastikan, karena satu-satunya cara kami akan kalah dalam pemilu ini adalah jika pemilu dicurangi. Ingat. Satu-satunya cara kita akan kalah dalam pemilihan ini. Jadi, kami harus sangat berhati-hati," ujarnya.

Senator Republik Tom Cotton, sekutu dekat Trump, menuduh Demokrat mempromosikan teori "konspirasi", tuduhan yang digaungkan oleh Pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy.

Trump, yang berencana sendiri untuk memberikan suara absensi melalui surat pos di Florida, sementara banyak anggota Partai Republik lainnya telah menentang perluasan pemungutan suara melalui surat pos.

Pemungutan suara melalui surat pos dimaksudkan untuk mengakomodasi orang-orang yang khawatir akan pergi ke tempat pemungutan suara dan memberikan suara secara langsung, di tengah pandemi virus corona.

Trump mengatakan pada Maret lalu, bahwa dengan pemungutan suara melalui surat pos pada tingkat yang dicari oleh Demokrat, "Anda tidak akan pernah memilih seorang Republikan di negara ini lagi."

DPR yang dikendalikan Partai Demokrat akan bertemu pada Sabtu pekan ini untuk mempertimbangkan UU yang melarang perubahan pada tingkat Layanan Pos yang diberlakukan pada 1 Januari 2020, kata Pemimpin Mayoritas Steny Hoyer.

Seorang pembantu Kongres dari Partai Demokrat mengatakan UU itu juga akan mencakup 25 miliar dollar AS (Rp 370,7 triliun) dana untuk Layanan Pos.

Kongres Demokrat telah meminta jumlah itu dalam pembicaraan tentang UU bantuan virus corona yang gagal lebih dari seminggu yang lalu.

Sementara, Trump telah menyuarakan penentangan terhadap pendanaan semacam itu.

Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows mengatakan pada Senin (17/8/2020) bahwa pemerintah dapat menyetujui pendanaan Layanan Pos sebagai bagian dari UU untuk mengirimkan bantuan virus corona.