Jepang Batal Pasang Sistem Anti-Rudal Aegis Ashore, Ini 2 Sebabnya

Sistem anti-rudal itu awalnya ditujukan untuk menangkis proyektil berteknologi tinggi seperti yang diluncurkan Korea Utara.

"Setelah musyawarah di Dewan Keamanan Nasional (NSC), kami putuskan untuk membatalkan pemasangan di prefektur Yamaguchi dan Akita," ucap Kono dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin Perdana Menteri Shinzo Abe.

Dilansir dari Kyodo pada Kamis (25/6/2020), keputusan ini menyusul pengumuman mendadak Kono pada 15 Juni, bahwa mereka telah menghentikan proses pemasangan dua pelontar rudal buatan Amerika Serikat (AS).

Pembatalan dilakukan karena masalah teknis dan bertambahnya biaya.

Dalam pertemuan dengan jajaran Partai Demokrat-nya Abe yang sebagian terbuka untuk media, Kono juga berujar Kementerian Pertahanan sulit memilih lokasi alternatif.

Di saat Jepang terus mempertahankan diri dari ancaman rudal balistik Korut melalui kapal Angkatan Laut yang dilengkapi Aegis, Kono mengatakan itu adalah ide buruk.

Mengingat Beijing dan Pyongyang sedang mengembangkan rudal balistik baru yang tampaknya lebih sulit dicegat, Menhan berkata Jepang harus "mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan (untuk menanggapi ancaman semacam itu) dalam jangka menengah dan panjang."

Kono juga mengatakan kapal perusak MSDF dan sistem Patriot Advanced Capability-3 berbasis di darat yang dirancang untuk menembak jatuh rudal jika lolos dari tembakan kapal, akan melindungi negara untuk saat ini.

Unit Aegis Ashore ditujukan untuk melengkapi kapal perusak MSDF. Salah satu unitnya hendak dipasang di timur laut prefektur Akita dan yang satunya lagi di barat prefektur Yamaguchi. Keduanya berlokasi di dekat pantai Laut Jepang.

Di hari itu juga Kono berkata ke wartawan, pemerintah akan terus membahas kebutuhan pertahanan dengan partai-partai yang berkuasa serta AS, selain pembicaraan di Dewan Keamanan Nasional.

Namun Kono tidak menerangkan secara gamblang ketika ditanya tentang kemungkinan menyerang pangkalan asing.

Gagasan kontroversial itu sempat dilontarkan oleh beberapa anggota Partai Demokrat Liberal (LDP), mengingat Konstitusi Jepang menolak perang.

"Saya lega kecemasan di antara penduduk sudah hilang," kata Gubernur Akita, Norihisa Satake dikutip dari Kyodo.

Ia menambahkan, Kono meneleponnya di pagi hari bahwa pemerintah pusat "tidak akan mengerahkan lagi" unit Aegis Ashore di Negeri "Sakura".

"Tapi saya ingin tahu untuk apa 2,5 tahun ini (sejak persetujuan kabinet tentang pemasangan pelontar)," kata Satake.

Sementara itu Gubernur Yamaguchi Tsugumasa Muraoka berkata di hadapan wartawan, dia bersyukur atas keputusan cepat pemerintah.

Pada Desember 2017 Jepang memutuskan untuk memasang dua pelontar Aegis Ashore, setelah serangkaian rudal balistik diluncurkan oleh Korut, dan dorongan dari Presiden AS Donald Trump untuk menjual lebih banyak peralatan militer dalam kebijakan "Buy American".

Pemasangan dijadwalkan paling cepat secara fiskal pada 2025.

Tokyo dan Washington telah menandatangani kontrak senilai 180 miliar yen (23,8 triliun) untuk sistem Aegis Ashore. Departemen Pertahanan Jepang menyebutkan telah melunasi 12,5 miliar yen (Rp 1,6 triliun).

Kono menerangkan, pembelian unit-unit tersebut dikombinasikan dengan biaya operasional dan pemeliharaan selama 30 tahun, diperkirakan memakan biaya 450 miliar yen (Rp 59.5 triliun).

Disebutkan pula pemerintah Jepang akan melakukan pembicaraan dengan AS tentang saldo pinjaman.

Kementerian Pertahanan Jepang dikecam sejak Juni tahun lalu karena dinilai salah menentukan distrik Araya Akita sebagai kandidat lokasi ditempatkannya pelontar rudal Aegis Ashore.

Kono mengungkapkan, sulit memenuhi janjinya untuk memastikan pelontar rudal pencegat ini hanya mendarat di area pelatihan militer Jepang atau laut, kecuali jika perangkat kerasnya dimodifikasi.

Rencana pemasangan itu tidak disetujui penduduk setempat yang khawatir akan dampak kesehatan dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sistem radar, serta masyarakat mereka yang kemungkinan bisa jadi sasaran dalam konflik bersenjata.