Korea Selatan Minta Korea Utara Hentikan Rencana Kirim 12 Juta Selebaran Propaganda

Tensi di Semenanjung Korea meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dimulai dari penghancuran kantor perwakilan dua negara di Kaesong.

Kemudian Korea Utara mengancam bakal mengerahkan militer, dengan yang terakhir mereka menyatakan sudah mencetak 12 juta selebaran propaganda.

Berbagai ancaman itu terjadi buntut pembelot Korut yang sering mengirim propaganda melawan Kim Jong Un di perbatasan Korea Selatan.

Jika Pyongyang benar-benar menjatuhkan jutaan pamflet, itu akan menjadi aksi propaganda terbesar yang mereka lakukan kepada rivalnya tersebut.

Seoul pun bereaksi, di mana mereka meminta Korut untuk membatalkan rencana itu, di mana aksi tersebut "tidak akan memperbaiki relasi".

Namun Pyongyang tak peduli. Mereka bahkan sudah mengklaim bakal mengirim selebaran ke "wilayah musuh" menggunakan 3.000 balon.

Beberapa pakar memprediksi, Korut kemungkinan akan menggunakan drone, yang biasanya dibanggakan oleh Pyongyang, jika cuacanya tak mendukung.

Dalam editorial KCNA, keputusan mereka untuk menyebarkan selebaran merupakan bentuk "kemarahan yang tak terpadamkan dari rakyat".

"Waktu pembalasan sudah semakin dekat," koar media pemerintah tersebut sebagaimana diberitakan Sky News Senin (22/6/2020).

Pakar menyatakan, segala bentuk penyebaran akan menjadi babak terbaru ketegangan yang diyakini, untuk membuat AS dan Seoul masuk mengajukan konsesi baru.

Aktivis di Korea Selatan mengancam, mereka akan menjatuhkan jutaan pamflet pada akhir pekan ini, untuk memperingati 70 tahun Perang Korea.

Kelompok yang dipimpin para pembangkang biasanya mengirim selebaran, makanan, dan USB berisi informasi soal Korsel lewat balon atau diapungkan ke sungai.

Secara teknis, dua Korea saat ini masih berperang karena konflik 1950-1953 tersebut berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Pada 2018, Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong Un dalam pertemuan di Panmunjom sepakat untuk mengakhir segala bentuk permusuhan.

Namun, ketegangan mulai timbul setelah pada Februari 2019, perundingan Kim dengan Presiden AS Donald Trump berakhir tanpa kesepakatan apa pun.

Saat ini, Korea Utara masih mengalami krisis dikarenakan hantaman sanksi dari Dewan Keamanan PBB, buntut uji coba mereka akan senjata nuklir.