PBB Gandeng Kampus di Indonesia Percepat Transformasi Digital

KOMPAS.com - Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama Universitas Nasional Indonesia (NUNI) dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) menandatangani kerja sama terkait transformasi digital. 

Kerja sama itu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan digital, dan mempromosikan inklusif pendidikan digital yang membantu mendorong ekspansi ekonomi.

“Kolaborasi kami bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat digital dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang,” kata Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand di Binus University Anggrek, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (15/3/2024).

Baca juga: Beasiswa S2 dan S3 ke Abu Dhabi 2024, Kuliah Gratis dan Gapai Uang Saku

Valerie menilai, mengatasi kesenjangan digital merupakan hal yang penting dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan dan perubahan iklim.

Oleh karena itu, inisiatif kerja sama ini juga mengadopsi pendekatan holistik, yang melibatkan berbagai sektor konsentrasi masyarakat pada bidang penting seperti keterampilan digital, keamanan, etika, budaya, dan ekonomi.

Termasuk mencakup entitas pemerintah, badan-badan PBB, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat.

“Kemitraan ini menekankan pentingnya tindakan kolektif dalam menciptakan masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital untuk pemberdayaan dan kemajuan,” kata Ketua Umum NUNI Prof. Budi Widianarko.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APDI Prof. Ignasius Sutapa menambahkan, salah satu tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membekali kaum muda dengan keterampilan digital yang diperlukan untuk masa depan.

Baca juga: Biaya Kuliah Unpar 2024/2025, Masuk Kedokteran Capai Rp 380 Juta

“Tujuan kami adalah untuk memastikan akses yang adil terhadap peluang digital, yang memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari ekonomi digital,” ujar Prof. Ignasius Sutapa.

Inisiatif ini mendukung beberapa tujuan SDGs, termasuk pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur.

Kemudian pengurangan ketidaksetaraan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Sepuluh badan PBB yang mendukung inisiatif ini antara lain FAO, IOM, ITC, ITU, UNDP, UNESCO, UNHABITAT, UNICEF, UNIDO, dan WHO.