Data Kemenkominfo, Hoaks Pemilu Meningkat Jelang Pemungutan Suara

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat peningkatan isu hoaks mengenai pemilihan umum terjadi jelang pemungutan suara, pada Rabu, 14 Februari 2024.

Berdasarkan data rekapitulasi yang diterima Kompas.com, Senin (12/2/2024), Kemenkominfo  menemukan 10 isu hoaks pemilu pada 2022.

Kemudian pada periode 1 Januari 2023 hingga 31 januari 2024, terdapat 230 isu hoaks.

Pada Januari-Juni 2023, jumlah isu hoaks yang ditemukan Kemenkominfo per bulannya tak mencapai 10.

Peningkatan signifikan terjadi pada Oktober, yakni 23 isu hoaks pemilu. Sedangkan, satu bulan sebelumnya hanya ada 13 isu hoaks.

Selanjutnya pada November, Kemenkominfo mencatat 52 isu hoaks pemilu dan pada Desember sebanyak 47 isu hoaks.

Adapun Jumlah isu hoaks pemilu pada Januari 2024 juga terbilang cukup tinggi dengan 38 isu.

Berikut data rekapitulasi isu hoaks periode 1 Januari 2023 hingga 31 Januari 2024:

2023

• Januari: 1 isu
• Februari: 1 isu
• Maret: 8 isu
• April: 1 isu
• Mei: 5 isu
• Juni: 9 isu
• Juli: 14 isu
• Agustus: 18 isu
• September: 13 isu
• Oktober: 23 isu
• November: 52 isu
• Desember: 47 isu

2024

• Januari: 38 isu

Sementara dari total sebaran hoaks pemilu, Kemenkominfo menerima sebanyak 3.144 konten hoaks sampai 6 Februari 2024.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.876 konten telah ditindaklanjuti. Kemenkominfo melakukan take down atau menghapus konten yang terbukti hoaks.

Pengajuan take down paling banyak bersumber dari konten-konten yang beredar di Facebook, sebanyak 1.422 konten.

Diikuti Twitter sebanyak 954 konten, Instagram 198 konten, TikTok 495 konten, Snack Video 38 konten, dan YouTube 37 konten.

Konten hoaks yang beredar biasanya menyerang calon presiden-wakil presiden, tim kampanye atau pendukung, dan penyelenggara pemilu.

Misalnya, hoaks soal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendiskualifikasi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ada pula narasi soal Bawaslu melarang tim dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri debat.

Hoaks lain sempat beredar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah format debat capres-cawapres menjadi tanpa penonton.

Meski pemilu disertai misinformasi yang menyudutkan penyelenggara atau pemerintah, kita tetap perlu mewaspadai adanya potensi kecurangan.

Untuk mencegah terjadinya kecurangan, masyarakat bisa ikut mengawasi demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil.

Kontribusi masyarakat dapat dilakukan melalui lembaga independen seperti kawalpemilu.org atau jagapemilu.com.

Pelajari juga rekam jejak calon dan kandidat yang akan Anda pilih melalui bijakmemilih.id.