Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Ahli Hukum "Dirty Vote" Masuk Tim yang Dibentuk atas Perintah Presiden, Bukan Mahfud

Kompas.com - 13/02/2024, 12:30 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

KOMPAS.com - Film dokumenter Dirty Vote memicu perbincangan seputar dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Film besutan Dandhy Dwi Laksono yang tayang pada Minggu (11/2/2024) itu menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yakni Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.

Ketiga pakar memaparkan bagaimana instrumen kekuasaan digunakan untuk memenangi pemilu dan merusak tatanan demokrasi.

Namun, beredar narasi yang menegasikan kepakaran tiga narasumber. Bahkan, muncul tudingan yang mengaitkan mereka dengan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD.

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon, melalui akun X @fadlizon pada Minggu (11/2/2024), menyebut aktor Dirty Vote merupakan tim Mahfud MD.

Ia juga membagikan tautan artikel berita Tempo.co pada 29 Mei 2023 mengenai pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum yang melibatkan Bivitri, Feri, dan Zainal.

Konten serupa dibagikan akun Twitter X ini, pada Senin (12/11/2024). Akun tersebut menggunggah tangkapan layar berita Tempo.co. 

Artikel itu berjudul "Mahfud MD Bentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum, Libatkan Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar".

Kemudian, terdapat teks "Paslon itu lagi ternyata" pada bagian bawah. Lantas, bagaimana faktanya?

Tim dibentuk atas permintaan presiden

Tim Percepatan Reformasi Hukum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Nomor 63 Tahun 2023.

Kendati demikian, pembentukan tim tersebut tidak lepas dari instruksi Presiden Joko Widodo kepada Mahfud yang saat itu masih menjabat Menko Polhukam.

Pembentukan tim dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan hukum di Indonesia, seperti korupsi, permasalahan sektor agraria, dan sumber daya alam.

Contohnya, kasus hakim agung yang terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilansir Harian Kompas, pada Sabtu (27/5/2023), Mahfud mengatakan, Jokowi memintanya merumuskan reformasi hukum dan pengadilan.

"Melalui rapat terbatas kabinet, Presiden juga meminta Menko Polhukam untuk mencari model reformasi hukum pertanahan mengingat maraknya mafia tanah. Secara lebih umum kita juga membentuk subtim RUU (rancangan undang-undang) Anti Mafia, mengingat mafia kita sudah menggurita dan mengancam sendi-sendi hidup bernegara," kata Mahfud.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[KLARIFIKASI] Narasi Keliru soal Normalisasi Hubungan Indonesia dan Israel

[KLARIFIKASI] Narasi Keliru soal Normalisasi Hubungan Indonesia dan Israel

Hoaks atau Fakta
[KLARIFIKASI] Konsentrasi SO2 di Pulau Jawa Tidak Membahayakan

[KLARIFIKASI] Konsentrasi SO2 di Pulau Jawa Tidak Membahayakan

Hoaks atau Fakta
Beragam Hoaks Seputar Konflik Iran-Israel

Beragam Hoaks Seputar Konflik Iran-Israel

Hoaks atau Fakta
[KLARIFIKASI] Video Pertemuan Megawati, Muhaimin, dan Surya Paloh Terjadi pada 2014

[KLARIFIKASI] Video Pertemuan Megawati, Muhaimin, dan Surya Paloh Terjadi pada 2014

Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Uang Nasabah di Rekening BRI Hilang akibat Bansos Pemilu

[HOAKS] Uang Nasabah di Rekening BRI Hilang akibat Bansos Pemilu

Hoaks atau Fakta
[VIDEO] Bagaimana Cara Mendeteksi Gambar atau Foto Hasil Rekayasa AI?

[VIDEO] Bagaimana Cara Mendeteksi Gambar atau Foto Hasil Rekayasa AI?

Hoaks atau Fakta
INFOGRAFIK: Hoaks Pesawat Jatuh di Perairan Selatan Nagakeo NTT, Simak Bantahannya

INFOGRAFIK: Hoaks Pesawat Jatuh di Perairan Selatan Nagakeo NTT, Simak Bantahannya

Hoaks atau Fakta
INFOGRAFIK: Hoaks, Sampul Majalah Forbes dengan Foto Ayatollah Ali Khamenei

INFOGRAFIK: Hoaks, Sampul Majalah Forbes dengan Foto Ayatollah Ali Khamenei

Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Video Unjuk Rasa Warga Papua Terkait Pencurian Suara pada Pilpres 2024

[HOAKS] Video Unjuk Rasa Warga Papua Terkait Pencurian Suara pada Pilpres 2024

Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Sri Mulyani Jelaskan soal Utang Negara di Sidang MK

[HOAKS] Sri Mulyani Jelaskan soal Utang Negara di Sidang MK

Hoaks atau Fakta
Mengenang Vladimir Komarov, Orang Pertama yang Tewas dalam Misi Luar Angkasa

Mengenang Vladimir Komarov, Orang Pertama yang Tewas dalam Misi Luar Angkasa

Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Video Gempa di Majene Sulawesi Barat

[HOAKS] Video Gempa di Majene Sulawesi Barat

Hoaks atau Fakta
[KLARIFIKASI] Foto Ini Tidak Terkait Serangan Irak ke Pangkalan Militer AS di Suriah

[KLARIFIKASI] Foto Ini Tidak Terkait Serangan Irak ke Pangkalan Militer AS di Suriah

Hoaks atau Fakta
CEK FAKTA: Sekjen PDI-P Sebut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Bisa Terjadi Lagi di Pilkada

CEK FAKTA: Sekjen PDI-P Sebut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Bisa Terjadi Lagi di Pilkada

Hoaks atau Fakta
[KLARIFIKASI] Penjelasan soal Risiko Anemia Aplastik pada Obat Sakit Kepala

[KLARIFIKASI] Penjelasan soal Risiko Anemia Aplastik pada Obat Sakit Kepala

Hoaks atau Fakta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com