Anies mengatakan, sebanyak 4,8 juta orang di Indonesia terpapar narkoba.
Dikutip dari Indonesia Drugs Report 2022, total penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun adalah 187.513.456 jiwa.
Pada 2019, penduduk Indonesia usia 15-64 tahun yang pernah memakai narkoba mencapai 4.534.744 orang.
Angka itu naik pada 2021, di mana penduduk usia 15-64 tahun yang pernah memakai narkoba mencapai 4.827.616 orang.
Selengkapnya baca di sini.
Anies mengatakan, rasio utang luar negeri (ULN) dapat dikatakan aman jika berada di bawah 30 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).
Berdasarkan data Bank Indonesia, ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali. Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB sebesar 29,1 persen atau jauh di bawah batas zona bahaya yang ditetapkan sebesar 60 persen dari PDB.
ULN Indonesia hingga akhir Agustus 2023 terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral (utang publik) 200,8 miliar dollar AS atau 50,82 persen dari total ULN. Selebihnya, berasal dari utang swasta 194,3 miliar dollar AS atau 49,28 persen dari total ULN.
Selengkapnya baca di sini.
Anies mengatakan, banyak "orang dalam" dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Indonesia.
Pada sesi debat, ia melontarkan pertanyaan kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tentang PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang disebut sebagai "orang dalam" pengadaan alutsista.
Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, PT TMI didirikan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan yang berada di bawah Kemenhan pada 14 Agustus 2020 sebagai perusahaan swasta nasional. Perusahaan ini berstatus perseroan tertutup.
Berdasarkan salinan akta perusahaan, terdapat tiga direktur dan seorang komisaris PT TMI dengan status tidak memiliki saham. Mereka adalah Prasetyo Hadi (komisaris), Satrio Dimas Aditya, Tony Setya Boedi Hoesodo, dan Wicaksono Aji.
Sedangkan, pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.