CEK FAKTA: Ganjar Klaim Naikkan Gaji Guru dari Rp 300.000 Jadi Setara UMP Jateng

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku prihatin mengetahui gaji guru Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sangat rendah.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).

"Saya cerita pengalaman saja, ketika gaji guru SMA, SMK, dan SLB diberikan kepada provinsi maka pada saat yang saya tanya pertama adalah 'Berapa gajimu?', 'Rp 300.000, Pak'," cerita Ganjar dalam debat dengan tema pendidikan tersebut.

Eks Gubernur Jawa Tengah ini menilai, gaji yang diterima para guru tidak adil.

Oleh sebab itu, Ganjar meminta gaji guru untuk dinaikkan setara dengan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten (UMK).

"Sungguh tidak adil pemerintah ini! Pada saat itu saya sampaikan, 'Kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah tambah 10 persen!" kata Ganjar.

Bagaimana faktanya?

Apakah gaji guru di Jawa Tengah senilai Rp 300.000?

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia Jawa Tengah (PGSI) Jawa Tengah, Muhammad Zen menyebutkan, masih banyak guru yang digaji di bawah Rp 500.000.

Namun, gaji ratusan ribu yang didapatkan guru itu adalah guru taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP).

"Terkait isu propim kesejahteraan, baik honorer guru SD, SMP, ini kan masih jauh di bawah UMR. Bahkan ada yang gajinya hanya Rp 300.000, Rp 500.000, guru-guru SD, guru TK di daerah, gaji teman-teman honorer itu masih segitu," ucap Zen, Sabtu (25/11/2023).

Apakah Ganjar naikkan gaji guru?

Melansir pemberitaan Jatengprov.go.id, Ganjar Pranowo pernah mewanti-wanti pada bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk memberi perhatian khusus pada para guru tidak tetap agar menerima gaji setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Hal tersebut dikatakan Ganjar kepada seluruh bupati dan wali kota saat penyerahan DIPA tahun anggaran 2020, di Gedung Gradhika Senin (25/11/2019).

Ganjar menegaskan, jangan lagi ada guru tidak tetap menerima gaji hanya Rp 200.000 atau Rp 300.000

"Guru tidak tetap itu belum UMK. Karena dia belum UMK, saya minta mbok di-UMK-kan. UMK dulu saja," kata dia.

Karena, jika tidak bisa menaikkan gaji guru setara dengan UMK, Ganjar mengatakan pemerintah telah bertindak zalim. Alasan tidak punya anggaran menurut Ganjar saat ini sudah tidak relevan.

Saat ini, kewenangan kabupaten maupun kota adalah SMP dan SD, sementara untuk SMA dan SMK, yang semua guru tidak tetapnya sudah bergaji UMK berada di bawah kewenangan Pemprov.

"Kita tetapkan UMK untuk swasta, masak yang bekerja di tempat kita sendiri kok tidak. Bagaimana caranya? Karena banyak yang merasa tidak punya uang," ujar dia.