CEK FAKTA: Mahfud MD Klaim Banyak Korupsi di Sektor-sektor Pertumbuhan Ekonomi

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengeklaim banyak kasus korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi.

Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit tumbuh 7 persen, padahal memiliki sumber daya alam yang besar.

Pernyataan ini disampaikan dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2013)

"Kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi," kata Mahfud.

"Jadi, dengan demikian karena banyak korupsi dan itu memang betul terjadi," kata dia.

Bagaimana faktanya?

Berdasarkan data Transparency International (TI), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 memang terjun bebas dari skor 38 menjadi skor 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara.

Peringkat Indonesia berada di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara. Angka ini pun berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand.

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikutip dari Katadata, korupsi di beberapa sektor ekonomi mencatatkan tingkat kerugian negara terbesar sepanjang tahun 2022.

Bahkan, lima besar dari seluruh sektor tersebut berada di bidang ekonomi.

Dari sekian banyak sektor itu, sektor perdagangan mencatatkan kerugian negara paling besar akibat korupsi, yaitu Rp 21 triliun.

Kemudian diikuti sektor transportasi sebesar Rp 8,8 triliun, sektor sumber daya alam Rp 7 triliun, sektor agraria Rp 2,7 triliun, dan sektor utilitas Rp 982,7 miliar.

Lalu, diikuti oleh perbankan Rp 516,3 miliar, pertahanan dan keamanan Rp 453,1 miliar, sektor desa Rp 381,9 miliar, sektor pemerintahan Rp 238,9 miliar, sektor pendidikan Rp 130,4 miliar, serta investasi dan pasar modal Rp 123,9 miliar.

Berikut data sektor kasus korupsi dengan nilai kerugian negara pada 2022:

Desa (115 kasus): Rp381.947.508.605
Utilitas (88 kasus): Rp982.650.170.188
Pemerintahan (54 kasus): Rp238.864.223.983
Pendidikan (40 kasus): Rp130.422.725.802
Sumber daya alam (35 kasus): Rp6.991.905.298.412
Perbankan (35 kasus): Rp516.311.670.301
Agraria (31 kasus): Rp2.660.495.253.696
Kesehatan (27 kasus): Rp73.905.212.389
Sosial kemasyarakatan (26 kasus): Rp116.235.776.805
Kepemudaan & olahraga (13 kasus): Rp46.336.115.709
Transportasi (12 kasus): Rp18.829.811.532.887
Kebencanaan (12 kasus): Rp94.473.033.327
Keagamaan (10 kasus): Rp77.316.361.942
Perdagangan (10 kasus): Rp20.962.979.341.935
Kepemiluan (10 kasus): Rp25.959.510.384
Komunikasi dan Informasi (9 kasus): Rp20.444.303.484
Investasi dan pasar modal (4 kasus): Rp123.885.725.659
Pertahanan dan keamanan (2 kasus): Rp453.094.059.541
Kebudayaan dan pariwisata (2 kasus): Rp20.510.000.000
Peradilan: (4 kasus) data kerugian negara belum tersedia