Kata dan Fakta: Simak Sejumlah Pernyataan Prabowo di Debat Pertama dan Cek Faktanya

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto memaparkan sejumlah gagasannya dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Adapun debat pertama Pilpres 2024 membahas mengenai pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, serta kerukunan warga.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri beberapa pernyataan Prabowo dalam debat tersebut. Berikut hasil rangkuman cek fakta pernyataan Prabowo dalam debat pertama Pilpres 2024:

Harga-harga terkendali

Prabowo Subianto menyebut harga kebutuhan di Indonesia masih terkendali. Hal ini menyebabkan Indonesia relatif aman dan damai.

"Perang di mana-mana. Di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai. Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali," kata Prabowo.

Faktanya:

Harga kebutuhan pokok di Indonesia trennya terus mengalami kenaikan. Sampai November 2023, komoditas pangan tetap menjadi penyumbang inflasi terbesar secara bulanan maupun tahunan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, memperkirakan kenaikan harga pangan akan terus berlanjut sampai tahun depan, setidaknya sampai Februari 2024.

Sementara itu, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, harga sejumlah bahan pangan sudah melonjak lebih 10 persen sejak awal tahun 2023.

Selengkapnya baca di sini.

Indonesia negara yang aman dan damai

Prabowo menyatakan, Indonesia merupakan negara yang aman dan damai.

"Kita paham, kita mengerti, masih banyak kekurangan, tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian, di mana terjadi perang di mana-mana. Di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara dan kerusuhan. Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali," kata Prabowo.

Faktanya:

Indonesia kini tidak masuk ke dalam lima besar negara yang paling damai di Asia Tenggara. Saat ini, Indonesia menempati peringkat enam atau peringkat 53 dunia dengan skor 1,829.

Kerusuhan di Papua Barat menjadi salah satu penyebab merosotnya peringkat Indonesia.  Padahal, pada tahun 2018, Indonesia pernah menduduki peringkat empat Asia Tenggara. 

Selengkapnya baca di sini

Petani di Jateng kesulitan dapat pupuk

Prabowo mengatakan, petani di Jawa Tengah kesulitan mendapat pupuk.

“Menurut pandangan saya juga kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sulit mendapatkan pupuk," kata Prabowo.

Faktanya:

Sejumlah petani di Jawa Tengah mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. 

Asmawi, Ketua Kelompok Tani (Gapoktan) Akur Tani Jaya Kota Tegal mengatakan, anggotanya sulit mendapatkan pupuk bersubsidi karena tidak mempunyai kartu tani.

Mereka pun terpaksa membeli pupuk bersubsidi dengan cara menumpang di kartu tani milik petani lain.

Hal senada disampaikan, Wakit salah satu petani di Kabupaten Sukoharjo, ia juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. 

Adapun kekurangan pupuk terjadi pada jenis pupuk anorganik. Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah mencatat, kebutuhan pupuk anorganik di wilayahnya sebanyak 2.011.477 ton.

Selengkapnya baca di sini. 

Jokowi kunjungi Papua sebanyak 19 kali

Prabowo mengatakan, Presiden Jokowi telah berkunjung ke Provinsi Papua lebih dari 19 kali.

“Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua, kalau tidak salah sampai hari ini sudah lebih dari 19 kali ke Papua,” kata Prabowo. 

Faktanya:

Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi Billy Mambrasar menyebut Jokowi telah mengunjungi tanah Papua sebanyak 17 kali hingga Juli 2023. Terakhir, Jokowi melakukan kunjungan ke Papua pada 5-7 Juli 2023. 

Sementara itu, berdasarkan penelusuran Kompas.com di situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jokowi sempat berkunjung kembali ke Papua pada akhir November.

Ia menghabiskan tiga hari kunjungan kerja di Papua dari 22 November hingga 24 November 2023.

Sehingga, total Jokowi telah mengunjungi Papua sebanyak 19 kali sampai dengan Selasa (12/12/2023), saat debat pertama berlangsung.

Selengkapnya baca di sini.

Beberapa mantan tapol jadi pendukung Prabowo

Prabowo Subianto mengatakan, saat ini beberapa tahan politik (tapol) kini menjadi pendukungnya di Pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Saya yang sangat keras membela HAM, nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tahanan politik, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya,” ujar Prabowo.

Faktanya:

Sebelum debat pertama Pilpres 2024 berlangsung, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan sejumlah aktivis dan korban penculikan periode 1997-1998, Senin (11/12/2023) di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta

Dalam jumpa pers, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menuturkan, dikumpulkannya korban penculikan '97 dan '98 berkaitan dengan tema debat pertama yang membahas isu HAM.

Dalam acara itu ada beberapa mantan tapol 98 yang hadir dan kini menjadi pendukung Prabowo, seperti mantan politisi PDI-P, Budiman Sudjatmiko dan politisi Partai Demokrat, Andi Arief.

Namun, ada juga aktivis 1998 yang mengkritik rekannya semasa perjuangan karena kini membela Prabowo.

Selengkapnya baca di sini

Visi dan misi Prabowo-Gibran

Prabowo mengaku telah menempatkan isu hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, hingga perbaikan pelayanan pemerintahan di posisi teratas visi dan misinya.

Faktanya:

Berdasarkan visi dan misi yang disampaikan ke KPU, Prabowo dan  Gibran mengusung visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". 

Visi itu diwujudkan dengan misi bernama Asta Cita. Secara khusus, isu mengenai pemberantasan korupsi, perbaikan layanan, hingga soal HAM, masuk dalam misi Asta Cita.

Namun, dari delapan poin Asta Cita, hanya isu HAM yang ditempatkan Prabowo-Gibran di tempat teratas. 

Selengkapnya baca di sini. 

Pemerintahan Jokowi berhasil kembangkan KEK dan undang investor ke Jateng

Prabowo mengatakan, pemerintahan Jokowi berhasil mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan mengundang investor ke Jawa Tengah.

"Berarti Bapak (Ganjar) bisa mengakui prestasi Pemerintah Jokowi dalam mengembangkan KEK-KEK semua, mendorong hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, mengundang investor-investor ke Jawa Tengah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermutu dan berkelanjutan," kata Prabowo.

Faktanya:

Saat ini terdapat 20 KEK yang tersebar di sejumlah wilayah, yang terdiri dari 10 KEK industri dan 10 KEK pariwisata.

Pengembangan KEK telah menghasilkan realisasi investasi mencapai Rp 141,3 triliun dan telah menyerap 86.273 tenaga kerja hingga kuartal III-2023.

Di Jawa Tengah terdapat satu KEK yang berada di Kabupaten Kendal. KEK Kendal bergerak di beberapa sektor industri yang meliputi: industri tekstil dan busana, industri furniture dan alat permainan, industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri elektronik logistik

Bupati Kendal Dico M Ganinduto mengatakan, sejak diresmikan pada 2016, KEK Kendal telah mendatangkan investasi sebesar 2,55 miliar dollar AS dan menyerap lebih dari 25.000 tenaga kerja.

Sementara itu, realisasi investasi di Jawa Tengah sampai dengan kuartal pertama 2023 sebesar Rp 12,79 triliun. Mayoritas investasi pada sektor manufaktur, kulit dan alas kaki, transportasi, serta industri karet dan plastik.

Selengkapnya baca di sini

Masalah Papua rumit karena separatisme dan terorisme

Prabowo mengatakan, masalah di Papua rumit karena terjadi gerakan separatisme dan terorisme.

"Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah," ujar Prabowo.

Faktanya:

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), permasalahan di Papua tidak hanya soal separatisme dan terorisme.

Pada 2010, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang kini berganti nama menjadi BRIN, pernah membuat rekomendasi peta jalan penyelesaian konflik di Papua.

Berdasarkan kajian LIPI, salah satu akar konflik Papua adalah masalah kepercayaan. Penyelesaian masalah Papua yang kompleks dengan latar sejarah yang panjang membutuhkan dialog yang berlandasakan rasa saling percaya.

Masalah yang bersumber pada sejarah tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah pusat. Namun, juga munculnya ketidakpercayaan pemerintah kepada masyarakat Papua yang dianggap memendam semangat separatis.

Selengkapnya baca di sini.