[HOAKS] Polemik DBH Migas Kepulauan Meranti, Jokowi Copot Sejumlah Menteri

KOMPAS.com - Sebuah video yang beredar di Facebook membahas polemik dana bagi hasil (DBH) migas Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepulauan Riau dengan informasi keliru.

Klaim yang disertakan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memecat sejumlah menteri sebagai buntut dari polemik tersebut.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, diketahui bahwa klaim itu salah atau hoaks.

Narasi yang beredar

Informasi keliru salah satunya disebar oleh akun ini, yang membahas polemik DBH migas antara Bupati Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan (kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Polemik ini menyita perhatian publik setelah Adil protes daerahnya mendapatkan DBH migas yang semakin kecil, padahal produksi minyak di sana semakin bertambah.

Tak kunjung mendapatkan solusi, Adil sempat mempertanyakan dan menyebut orang-orang yang bekerja di Kemenkeu sebagai "iblis" atau "setan", dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada 8 Desember 2022.

Dalam video di Facebook itu juga disebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan pertemuan mediasi untuk pihak-pihak terkait, untuk mencapai solusi masalah tersebut.

Adapun pembicaraan mediasi berisi paparan dari masing-masing pihak berdasarkan kewenangannya disertai saling mengajukan data. Tidak ada pembahasan sanksi dalam pertemuan mediasi oleh Kemendagri tersebut.

Berikut bunyi keterangan yang disertakan dalam unggahan di medsos:

DI C0POT LANGSUNG PAGI INI 4 M3NTRI PENGH1AN4T TAK SEP4KAT JOKOWI PEC4T BUPATI MERANTI

Klaim serupa juga dibagikan oleh akun ini.

Penelusuran Kompas.com

Setelah menyimak video, tidak disebutkan bahwa Jokowi melakukan reshuffle atau pencopotan menteri karena polemik tersebut.

Informasi mengenai pencoptan menteri disampaikan oleh akun Facebook yang mengunggah video, dalam keterangan yang disertakan.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Jokowi memang memberikan sinyal terkait reshuffle kabinet atau pergantian menteri pada Jumat, 23 Desember 2022.

Hal itu dia sampaikan untuk merespons hasil survei Charta Politika yang hasilnya menyebutkan bahwa mayoritas responden mengatakan setuju susunan kabinet dirombak.

Namun, kapan kemungkinan reshuffle dilakukan belum diketahui.

Adapun dukungan publlik untuk reshuffle itu dikaitkan dengan sejumlah menteri yang hendak mencalonkan diri dalam Pilpres 2024, bukan karena polemik DBH migas Kepulauan Meranti.

Di sisi lain, memang terdapat polemik DBH migas Kabupaten Kepulauan Meranti yang diikuti upaya mediasi oleh Kemendagri. Polemik itu pun telah dinyatakan selesai tanpa ada pembicaraan sanksi.

Dilansir dari Antara, hasil dari pertemuan mediasi itu, DBH migas 2022 Kepulauan Meranti diubah menggunakan harga minyak bumi 100 dollar AS per barel, dari yang sebelumnya dihitung dengan harga 60 dollar AS.

Naiknya penentuan harga itu, menyebabkan jumlah yang dibayarkan Kemenkeu ke Pemkab Kepulauan Meranti selama ini pun kurang. Maka kekurangan bayar itu akan ditransfer oleh Kemenkeu.

Menteri-menteri dari kementerian yang terlibat dalam polemik itu, juga masih menjabat alias belum dicopot oleh Jokowi. Hal ini berbeda dengan klaim yang beredar di media sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim bahwa sejumlah menteri dicopot atau di-reshuffle karena polemik DBH migas Kabupaten Kepulauan Meranti adalah hoaks.

Presiden Jokowi memang mengatakan ada kemungkinan melakukan reshuffle, namun belum diketahui akan diputuskan kapan.

Isu reshuffle ini pun terkait sejumlah menteri yang ingin mencalonkan diri dalam Pilpres 2024, bukan polemik DBH migas Kepulauan Meranti.

Selain itu, menteri dari kementerian terkait, yakni Menteri Keuangan, Mendagir, dan Menteri ESDM masih menjabat. Polemik DBH migas Kabupaten Kepulauan Meranti pun telah dinyatakan selesai.