Permintaan Maaf dan Penjelasan LADI kepada Seluruh Rakyat Indonesia

KOMPAS.com - Pengurus LADI (Lembaga Antidoping Indonesia) mengucapkan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait jatuhnya sanksi dari WADA (Badan Antidoping Dunia) sehingga bendera Merah Putih tak dapat dikibarkan saat menjuarai Piala Thomas 2020, Minggu (17/10/2020).

Permintaan maaf disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus Harian LADI Dessy Rosmelita kepada media pada sesi konferensi pers dengan Menpora Zainudin Amali dan Ketua KOI (Komite Olimpiade Indonesia) Raja Sapta Oktohari pada Senin (18/10/2021).

LADI adalah satuan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tingkat nasional untuk membantu kementerian dalam pelaksanaan ketentuan antidoping di Indonesia.

"Kami dari pengurus Dewan Harian LADI meminta maaf kepada Presiden RI dan rakyat Indoenesia, serta semua stakeholder atas kejadian yang telah menimpa LADI dan semua," ujar Dessy Rosmelita kepada awak media yang hadir.

Dessy juga mengatakan pihaknya akan menjalani penyelidikan dari pihak eksternal terutama Komite Olimpiade Indonesia untuk mencari tahu pangkal permasalahan yang terjadi sehingga LADI dianggap tidak responsif terhadap WADA.

"Secara spesifik, akan dibentuk tim yang diketuai oleh Raja Sapta (Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia). LADI akan mempercepat langkah-langkah ke depannya agar bisa terlepas dari ban dan compliant terhadap WADA," ujarnya.

Ia juga mengutarakan pembelaan kenapa pihak LADI tidak berfungsi optimal. Menurutnya, hal tersebut karena ada pergeseran yang tidak mulus antara pengurus lama dan pengurus baru.

"Secara umum, kami kebetulan adalah pengurus baru sehingga kami berusaha mempelajari hal-hal dari pengurus lama," tuturnya lagi.

"Sesungguhnya yang sekarang ini lebih banyak adalah hal-hal yang harus kami lakukan dari beberapa waktu lalu, Intinya yang paling utama adalah TDP (test doping plan)."

Raja Sapta Oktohari sendiri menambahkan kalau apa yang terjadi merupakan peringatan kepada semua stakeholder olahraga di Indonesia.

"Ini peringatan bahwa kita tak bisa lepas dari regulasi yang diatur oleh tatanan olahraga dunia," ujarnya.

"Ini tata kelola yang tak bsia terlepas dari regulasi dunia dan telah diatur di Olympic Charter."

Oleh karena itu, pihak KOI akan berkoordinasi penuh secara internal dan dengan Menpora serta LADI  dalam menjalani investigasi.

Namun, ia mengatakan prosesnya akan memutuhkan waktu.

"Kami akan segera berkoordinasi lebih lanjut. Namun, melihat langkah-langkah yang didapat dari hasil pertemuan pagi tadi (bersama Kemenpora dan LADI), mungkin butuh waktu satu bulan untuk merapihkan data-data," tutur Raja Sapta Oktohari lagi.

"Setelah itu kami akan maksimalkan (pihak) eksternal agar bisa maksimal dalam mencabut skorsing WADA."

"Untuk investigasi sendiri kita akan melibatkan lebih banyak pihak-pihak lebih kompeten sehingga bisa mendapatkan evaluasi yang ke depan agar kesalahan seperti ini tak terjadi lagi."

Di konpers sama, Menpora Zainudin Amali juga mengatakan pihak LADI akan mendapat supervisi dari JADA (Lembaga Antidoping Jepang) selama pengurusan permasalahan dengan WADA.

"Selama itu ban terhadap LADI tak akan dicabut, kita akan di bawah supervisi oleh JADA."

Zainudin mengatakan pihak-pihak yang terindikasi menjadi penyebab harus bisa mempertanggung jawabkan kesalahannya.

Kemenangan pertama Indonesia di Piala Thomas setelah 19 tahun ini menyisakan rasa hambar karena bendera Merah Putih tak bisa dikibarkan di venue pada prosesi pemberian medali.

Larangan pengibaran bendera Merah Putih di event olahraga menyusul sanksi yang diberikan Badan Antidoping Dunia (WADA) karena Indonesia dinilai tidak mematuhi program test doping plan (TDP) yang dijalankan oleh Lembaga Antidoping Indonesia (LADI).

Selain Indonesia, WADA juga menjatuhkan hukuman untuk Thailand dan Korea Utara. Thailand yang meraih medali perunggu Piala Uber 2020 juga memakai bendera Asosiasi Bulu Tangkis Thailand.

Sebagai gantinya, berkibar bendera PBSI walau lagu Indonesia Raya bisa dikumandangkan.

Mengutip Harian Kompas, 9 Oktober 2021, Wakil Ketua LADI dr Rheza Maulana mengatakan, Indonesia mendapat sanksi dari WADA karena adanya miskomunikasi.

Miskomunikasi yang dimaksudnya berkaitan dengan target tes doping yang wajib dipenuhi Indonesia.

Menurut Rheza, LADI tidak mampu memenuhi target tes doping tahunan karena terkendala pandemi Covid-19.

Berdasarkan surat klarifikasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ke WADA, LADI berencana mengirim 700 sampel susulan ke WADA, yang didapat dari gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.

Sebelumnya, capaian maksimum tes doping di kuarter pertama dan kedua tahun 2021 baru 72 sampel. LADI berencana mengambil 300 tes doping lagi pada tahun ini.

Mengutip laman WADA, 7 Oktober 2021, Indonesia akan mendapatkan beberapa sanksi selama masa penangguhan.

Pertama, Indonesia akan dilarang menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental, atau internasional.

Kedua, bendera kebangsaan Indonesia, tidak akan dikibarkan pada kejuaraan regional, kontinental, internasional, atau acara serupa yang diselenggarakan oleh major event organizations, kecuali di pertandingan Olimpiade dan Paralimpiade.

Ketiga, Indonesia secara khusus mendapat konsekuensi tambahan, karena ketidakpatuhan terhadap pengujian atau tes doping.