Dua Sisi Jokowi, Tekankan Netralitas Pemerintah dan Aparat, tapi Nyatakan Presiden-Menteri Boleh Memihak

KOMPAS.com - Netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendapat sorotan publik.

Sorotan ini sebenarnya telah muncul ketika putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dipinang Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Namun, Jokowi tak pernah secara terbuka menyatakan dukungannya untuk capres-cawapres tertentu.

Bahkan, ia kerap mengingatkan pentingnya netralitas bagi aparatur sipil negara (ASN) dan aparat keamanan.

Baca juga: Rencana Mundurnya Mahfud Dinilai Jadi Pukulan Telak bagi Jokowi, Ini Alasannya

Berkali-kali minta ASN, aparat, dan pemerintah netral

Pada November 2023, misalnya, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah baik daerah maupun pusat harus netral dalam Pemilu 2024.

Pernyataan itu menanggapi penurunan atribut partai di Bali menjelang kunjungannya ke Kabupaten Gianyar.

"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral," kata Jokowi dikutip dari pemberitaan Kompas.com (1/11/2023).

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," sambungnya.

Pernyataan serupa juga pernah disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 pada 30 Desember 2023.

Saat itu, Jokowi meminta agar aparat negara tersebut benar-benar tak memihak.

"Kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak-balik sampaikan baik ASN, TNI, Polri, harus bersikap netral dan tidak memihak," ujarnya, dikutip dari Kompas.com (30/12/2023).

Baca juga: Saat Isu Keinginan Jokowi Bertemu Megawati Ditepis PDI-P dan Istana...

Nyatakan presiden-menteri boleh memihak

Akan tetapi, Jokowi kini menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh memihak capres-cawapres tertentu, serta berkampanye.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri serah terima pesawat C-130-30 Super Hercules A-1344 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, dalam konteks negara demokrasi, hak politik setiap orang sama, termasuk presiden dan menteri.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh." tegas Jokowi.