Malaysia Larang Semua Kapal Israel Berlabuh di Negaranya

KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan akan segera melarang kapal berbendera Israel berlabuh di negaranya.

Larangan juga akan diterapkan untuk kapal-kapal dari perusahaan pelayaran kargo Israel serta kapal yang sedang dalam perjalanan menuju negara itu.

Anwar menegaskan, langkah ini diambil sebagai tanggapan atas perbuatan Israel terhadap Palestina.

"Pembatasan ini merupakan respons terhadap tindakan Israel yang mengabaikan prinsip dasar kemanusiaan dan melanggar hukum internasional melalui pembantaian dan kekejaman yang terus-menerus terhadap warga Palestina," kata Anwar, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (20/12/2023).

Menurutnya, pemerintah meyakini bahwa keputusan ini tidak akan memengaruhi aktivitas perdagangan Malaysia.

Baca juga: Kisah di Balik Foto Ikonik Pemuda Bawa Bendera Palestina dan Katapel

Blokir perusahaan pelayaran Israel

Anwar mengatakan, pemerintah memutuskan untuk memblokir perusahaan pelayaran yang berbasis di Israel, Zim Integrated Shipping Services (ZIM).

Kebijakan pemblokiran ini meliputi larangan seluruhnya untuk berlabuh di pelabuhan mana pun di Malaysia.

Sebelumnya, Kabinet pertama kali mengizinkan kapal-kapal ZIM berlabuh di Malaysia mulai 2002.

"Namun, pemerintah saat ini memutuskan untuk mencabut semua keputusan kabinet sebelumnya," terang Anwar, seperti diberitakan The Straits Times, Rabu.

Dia menegaskan, Kementerian Perhubungan akan segera mengambil tindakan dengan memberlakukan larangan permanen terhadap perusahaan tersebut.

Baca juga: Aksi Bela Palestina di Monas Disorot Media Asing, Apa Kata Mereka?

Kapal menuju Israel dilarang bongkar muatan

Shutterstock Bendera Israel.

Tak hanya itu, Malaysia juga berencana untuk melarang semua kapal menuju Israel untuk membongkar muatannya di pelabuhan.

"Kedua larangan ini akan segera berlaku," kata Anwar.

Seperti diketahui, Malaysia adalah salah satu negara yang mendukung kuat perjuangan Palestina untuk merdeka.

Negara ini juga tercatat tidak memiliki hubungan diplomatik apa pun dengan Israel.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menolak tunduk pada tekanan negara-negara Barat untuk memutuskan hubungan dengan organisasi pergerakan dan partai politik Palestina, Hamas.

Pada Oktober lalu, lebih dari 16.000 orang, termasuk Anwar pun hadir dalam unjuk rasa saat Malaysia menunjukkan dukungannya kepada Palestina di tengah konflik yang di Timur Tengah.

Semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia juga mengadakan Pekan Solidaritas Palestina dari 29 Oktober hingga 3 November 2023.

Menurut Kementerian, gerakan tersebut bertujuan mendidik siswa tentang nilai-nilai kemanusiaan, termasuk hak asasi manusia dan kasih sayang.

Baca juga: Kisah Mahmoud Darwish, Penyair Palestina yang Jatuh Cinta pada Perempuan Yahudi