Mencegah Denda bagi Korporasi karena Pelanggaran Data Pribadi

PUTUSAN Otoritas Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi denda setara Rp 19,35 triliun terhadap raksasa media sosial Meta karena pelanggaran data pribadi, bukanlah kasus pertama. Data menunjukan setidaknya terdapat 20 putusan dengan nilai denda fantastis.

Dari jumlah itu tercatat, tujuh di antaranya dikenakan pada Meta atau perusahaan milik Meta (Data Privacy Manager, 23/08/2023).

Kasus terakhir yang menimpa Meta-Facebook, membawa dampak luas. Tidak hanya sanksi denda, tetapi juga terkait pembatasan dan penyesuaian transfer data internasional.

Sebagaimana sudah dibahas dalam artikel saya sebelumnya "Denda Paling Spektakuler Pelanggaran Data Pribadi Uni Eropa" (27/08/2023).

Menanggapi hal itu, Meta-Facebook mengatakan, putusan ini akan menjadi preseden berbahaya bagi berbagai perusahaan lain.

Mereka berargumentasi, tanpa kemampuan mentransfer data lintas-batas, internet berisiko terpecah menjadi silo nasional dan regional.

Tidak berselang lama setelah sanksi yang menggegerkan tersebut diputuskan, Komisi Eropa akhirnya mengadopsi “EU-US Data Privacy Framework” (DPF) dan berlaku mulai 10 Juli 2023.

Pembahasan tentang EU-US DPF akan saya uraikan pada artikel tersendiri berikutnya, sebagai rangkaian bahan ajar Hukum Privasi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Artikel tersebut akan saya bagikan juga kepada pembaca Kompas.com untuk manfaat lebih luas.

Landasan hukum

Putusan denda dijatuhkan oleh Komisi Perlindungan Data (DPC) Irlandia atas perintah Otoritas Uni Eropa menjadi pembelajaran agar tidak menimpa korporasi manapun, terutama mereka yang bergerak di bidang platform digital.

Kasus ini menunjukan pentingnya keberadaan landasan hukum sebagai dasar kepastian dalam pemanfaatan data pribadi yang aman sesuai regulasi. Kekosongan hukum sebagai penyebab ketidakpastian, harus segera diatasi.

Kasus pelanggaran data pribadi bukan kali pertama terjadi. Berbagai putusan Otoritas pelindungan data pribadi sudah sering kali terjadi. Penting bagi korporasi untuk intens melakukan mitigasi risiko agar tidak terjerat pelanggaran.

Strategi menghindari

Pertama, sesuai amanat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), dalam rangka melindungi warga negara, sekaligus pelaku bisnis nasional, Pemerintah perlu segera menyelesaikan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU PDP.

Keberadaan PP sebagai regulasi implementasi akan memberikan kepastian sekaligus kejelasan atas larangan bagi pelaku bisnis terkait pemrosesan dan penggunaan data pribadi.

Berkaca dari kasus Meta di Uni Eropa, kekosongan regulasi justru sangat berisiko dan berdampak sangat luas terhadap para pelaku bisnis dan penggunanya.

Peraturan implementasi juga harus jelas, tidak multi tafsir, detail, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.