Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jaya Suprana
Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan

Penulis adalah pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan.

Janji Indah APBN Berbasis Kesejahteraan Rakyat

Kompas.com - 27/08/2023, 22:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyoroti kualitas belanja pemerintah. Menurut dia, kualitas dan efektivitas belanja pemerintah masih dapat ditingkatkan.

Puan menilai, belanja negara yang berkualitas menjadi penting bagi Indonesia. Pasalnya, belanja negara merupakan satu di antara instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mencontohkan kasus anggaran anti-stunting pemerintah daerah yang pemanfaatannya tidak dimaksimalkan untuk stunting.

Ternyata sebagian besar anggaran anti-stunting justru dimubazirkan untuk rapat dan perjalanan dinas.

Ketua DPR RI berharap, efisiensi dan efektifitas anggaran belanja ke depan dapat ditingkatkan. Khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024.

Pasalnya, dalam APBN tahun anggaran 2024 pemerintah memperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan.

Lewat konsep ini, pemerintah mengaitkan kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.

Saya berulang kali membaca berita tersebut sebab terkesan too good to be true! Terus terang rakyat yang sudah terbiasa dengan janji kampanye lalu menguap setelah pemilu, sulit percaya bahwa pada akhirnya dalam menyusun APBN, pemerintah Indonesia bukan sekadar mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pernyataan Ketua DPR benar-benar membahagiakan rakyat sebab bukan berpihak kepada kesejahteraan pemerintah atau parpol atau golongan, tetapi secara jelas eksplisit berpihak ke kesejahteraan rakyat.

Di antara lima sila Pancasila yang masih jauh panggang dari api karena belum terwujud setelah 78 tahun kemerdekaan Indonesia memang sila ke lima, yaitu Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia.

Pada masa kini yang sudah sedikit terwujud baru sekadar keadilan sosial untuk sebagian rakyat Indonesia.

Besar harapan kita semua bahwa konsep APBN berbasis kesejahteraan rakyat bukan merupakan pepesan kosong berhias janji indah kampanye parpol belaka.

Besar harapan rakyat Indonesia bahwa APBN 2024 merupakan ayunan derap langkah pertama benar-benar nyata menyejahterakan rakyat yang belum sejahtera demi mewujudkan Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia menjadi kenyataan.

Insya Allah, beban biaya pendidikan dan kesehatan bagi wong cilik dan rakyat miskin benar-benar dapat ditiadakan demi mewujudkan cita-cita terluhur bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang hidup sejahtera di negeri gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kerta raharja. MERDEKA!

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com