KOMPAS.com - Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh dan Presiden PKS, Sohibul Iman sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung Rabu (30/10/2019) kemarin.
Selain itu, Paloh juga mengatakan tidak menutup kemungkinan Partai Nasdem dapat sejalan dengan PKS dalam menjalankan fungsi penyeimbang di DPR terhadap kebijakan pemerintah.
Mengutip laporan Kompas.com, Kamis (31/10/2019), Paloh mengatakan partai Nasdem di kemudian hari bisa saja mengambil sikap yang sejalan dengan parpol oposisi, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam mengkritik kebijakan pemerintah.
Artinya, tidak menutup kemungkinan partainya akan berbeda sikap dengan pemerintah meski saat ini Partai Nasdem masih tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Lantas, apa yang seandainya akan terjadi dengan Nasdem jika benar-benar beralih sebagai oposisi?
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri mengatakan, Nasdem tentunya sudah memikirkan risiko jangka panjang dengan apa yang dilakukannya bersama PKS, apabila memang berniat menjadi oposisi.
Menurutnya, risiko terbesar jika Nasdem keluar dari koalisi pemerintah adalah kehilangan jatah kursi menterinya di dalam kabinet.
Di sisi lain, menjadi oposisi bisa membuat Nasdem memperoleh keuntungan politik yang besar di tahun 2024 mendatang.
"Jika peran oposisi murni ini dimainkan oleh Nasdem, maka Nasdem akan menjadi partai terbesar karena kursinya lebih besar dari PKS, PAN dan Demokrat dalam posisi oposisi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).
Hal inilah yang akan menjadi status politik menguntungkan bagi Nasdem ke depannya.
Baca juga: Langkah Panjang Nasdem untuk 2024...
Terkait dengan posisi menteri-menteri dari Nasdem, imbuhnya tergantung pada dinamika politik yang akan terjadi.
"Kalau memang menterinya di-reshuffle maka dugaan saya, Nasdem akan menjadi oposisi murni selain PKS di parlemen," ucap Putri.
Ia juga menegaskan pembicaraan politik sangat mungkin terjadi sehingga posisi politik Nasdem tidak berubah alias tetap menjadi koalisi pemerintah dan mendapatkan jatah kursi.