Munaslub PB ISSI Beberapa Waktu Lalu Dianggap Tidak Sah

KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, kelompok dari Forum Komunikasi Pengurus Provinsi se-Indonesia menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Pengurus Besar Ikatan Sports Sepeda Indonesia (PB ISSI).

Munaslub yang digelar pada Sabtu (17/10/2020) itu menetapkan Tatang Sulaiman sebagai Ketua Umum baru PB ISSI periode 2020-2024.

Sementara itu, secara legalitas, Raja Sapta Oktohari masih secara sah menjabat sebagai Ketua Umum PB ISSI.

Raja Sapta Oktohari menjadi Ketua Umum PB ISSI periode 2015-2019.

Baca juga: Ketua PB ISSI Punya 2 Misi pada Kongres Federasi Balap Sepeda Internasional

Kemudian, ia kembali terpilih melalui aklamasi pada Munas PB ISSI XVIII di Manson Pine Bumi Parahyangan Bandung, Jawa Barat, pada 26-28 Juli 2019.

Ketua Dewan Penasihat PB ISSI, Pramono Anung, turut angkat bicara soal Munaslub yang digelar kelompok Forum Komunikasi Pengurus Provinsi se-Indonesia.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo itu mempertanyakan legalitas Munaslub tersebut.

"Legitimasi menjadi faktor utama kenapa kegiatan yang diklaim sebagai Munaslub oleh Forum Pengurus Provinsi terlihat sebagai kegiatan yang mengada-ada," ujar Pramono Anung dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

"Mayoritas perwakilan yang datang dengan mengaku sebagai perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov) tidak memiliki surat mandat yang sah," tutur dia melanjutkan.

Beberapa Pengprov yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat yang masa kerjanya sudah berakhir masuk dalam forum tersebut.

Tiga Pengprov lain dari Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Banten juga sudah diminta untuk menyelesaikan masalah masa berlaku kepengurusan oleh PB ISSI sebelum bisa kembali aktif berorganisasi.

Pramono Anung menyebut sekelompok orang yang mengatasnamakan mantan atlet balap sepeda itu juga membuat suasana keruh.

Mereka itu terdiri dari mantan atlet dan pelatih yang pernah bermasalah dengan kredibilitas.

Sebelumnya, forum tersebut mengatakan bahwa ada mosi tidak percaya terhadap kepengurusan PB ISSI di bawah pimpinan Raja Sapta Oktohari.

Akan tetapi, mosi tidak percaya tersebut tidak pernah sampai ke PB ISSI secara resmi.