Munaslub PB ISSI Beberapa Waktu Lalu Dianggap Tidak Sah

KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, kelompok dari Forum Komunikasi Pengurus Provinsi se-Indonesia menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Pengurus Besar Ikatan Sports Sepeda Indonesia (PB ISSI).

Munaslub yang digelar pada Sabtu (17/10/2020) itu menetapkan Tatang Sulaiman sebagai Ketua Umum baru PB ISSI periode 2020-2024.

Sementara itu, secara legalitas, Raja Sapta Oktohari masih secara sah menjabat sebagai Ketua Umum PB ISSI.

Raja Sapta Oktohari menjadi Ketua Umum PB ISSI periode 2015-2019.

Baca juga: Ketua PB ISSI Punya 2 Misi pada Kongres Federasi Balap Sepeda Internasional

Kemudian, ia kembali terpilih melalui aklamasi pada Munas PB ISSI XVIII di Manson Pine Bumi Parahyangan Bandung, Jawa Barat, pada 26-28 Juli 2019.

Ketua Dewan Penasihat PB ISSI, Pramono Anung, turut angkat bicara soal Munaslub yang digelar kelompok Forum Komunikasi Pengurus Provinsi se-Indonesia.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo itu mempertanyakan legalitas Munaslub tersebut.

"Legitimasi menjadi faktor utama kenapa kegiatan yang diklaim sebagai Munaslub oleh Forum Pengurus Provinsi terlihat sebagai kegiatan yang mengada-ada," ujar Pramono Anung dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

"Mayoritas perwakilan yang datang dengan mengaku sebagai perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov) tidak memiliki surat mandat yang sah," tutur dia melanjutkan.

Beberapa Pengprov yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat yang masa kerjanya sudah berakhir masuk dalam forum tersebut.

Tiga Pengprov lain dari Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Banten juga sudah diminta untuk menyelesaikan masalah masa berlaku kepengurusan oleh PB ISSI sebelum bisa kembali aktif berorganisasi.

Pramono Anung menyebut sekelompok orang yang mengatasnamakan mantan atlet balap sepeda itu juga membuat suasana keruh.

Mereka itu terdiri dari mantan atlet dan pelatih yang pernah bermasalah dengan kredibilitas.

Sebelumnya, forum tersebut mengatakan bahwa ada mosi tidak percaya terhadap kepengurusan PB ISSI di bawah pimpinan Raja Sapta Oktohari.

Akan tetapi, mosi tidak percaya tersebut tidak pernah sampai ke PB ISSI secara resmi.

Forum tersebut juga menyebut telah terjadi kekosongan kepemimpinan di PB ISSI selama 11 bulan terakhir.

Namun, selama 11 bulan terakhir, PB ISSI justru masih menggelar pelatnas balap sepeda yang sampai sekarang masih terus jalan menggunakan anggaran negara.

Belum lama ini juga ada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama PB ISSI terkait bantuan anggaran pelatnas Olimpiade 2020 Tokyo yang ditandatangani langsung Raja Sapta Oktohari pada 20 Februari lalu.

Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ikut memberikan pernyataan terkait polemik ini.

Untuk menghapus kesimpangsiuran, Kemenpora memastikan PB ISSI pimpinan Raja Sapta Oktohari masih aktif melakukan sejumlah aktivitas dan kegiatan.

"Selama ini, pengurus ISSI masih melakoni pengelolaan terhadap pelatnas. Kami sudah lakukan MoU dengan Ketua Umum PB ISSI, belum lama ini kami juga panggil pengurusnya terkait laporan pelatnas," tutur Chandra Bhakti, Deputi IV Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora.

"Saat ini, kepengurusan PB ISSI yang resmi dan diakui Kemenpora adalah yang ketuanya Raja Sapta Oktohari.

Selama menjabat, Okto membawa ajang balap sepeda Indonesia dengan torehan dua medali emas pada Asian Games 2018 setelah puasa selama 56 tahun.

Indonesia kini juga memiliki velodrome terbaik di Asia yang dibangun ketika Okto menjabat.

Baca juga: PB ISSI Gelar Gowes Jakarta-Papua

Tak hanya itu, Okto juga saat ini dipercaya menjabat sebagai Wakil Presiden ACC (Asia Cycling Confederation).

Ia juga menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan jabatan sebagai Komisi Cycling for All di UCI (Federasi Balap Sepeda Dunia).

Rencananya, Munas PB ISSI untuk pemilihan ketua umum periode berikutnya baru akan dilakukan pada pertengahan Januari 2021.

Jadwal itu ditetapkan karena adanya kondisi pandemi Covid-19 dan masa jabatan sejumlah pengprov habis pada 2021.