Perbedaan ISO dan SNI

KOMPAS.com - Beberapa hal, seperti produk, hasil penelitian ilmiah, bahkan kondisi lingkungan kerja memiliki standarnya masing-masing.

Standar ini terbagi menjadi dua, yakni standar nasional yang berlaku secara internal di masing-masing negara, dan standar internasional.

Berbeda dengan standar nasional tiap negara yang bisa berbeda, standar internasional berlaku untuk semua negara.

Standar internasional ini diatur oleh ISO (International Organization of Standardization). Dilansir dari situs Tech Target, berikut pengertian ISO:

"ISO adalah organisasi nonpemerintah yang berkolaborasi dalam pengembangan dan promosi standar internasional."

Dikutip dari situs Investopedia, ISO merupakan kumpulan dari berbagai badan standar nasional di dunia.

Baca juga: ISO: Pengertian dan Tujuannya

Sementara di Indonesia sendiri, standar produksi produk atau lainnya mengacu pada SNI (Standar Nasional Indonesia).

Dalam situs Badan Standarisasi Nasional (BSN), disebutkan bahwa definisi SNI, yakni:

"Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang diatur oleh Komite Teknis dan diterapkan oleh BSN."

Berdasarkan penjelasan tersebut kita bisa mengetahui bahwa ISO dan SNI itu berbeda. Apa bedanya ISO dengan SNI?

Perbedaan ISO dan SNI

Bedanya ISO dan SNI adalah pihak yang mengeluarkan standarisasinya.

ISO dikeluarkan oleh organisasi nonpemerintah ISO (International Organization of Standardization). Sedangkan SNI dikeluarkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional).

Baca juga: Perbedaan Produksi, Produk, dan Produktivitas

Luas jangkauan standarisasinya pun juga berbeda. Jika ISO berlaku secara universal atau di seluruh dunia, SNI hanya berlaku di Indonesia saja.

Dengan demikian, apa yang ditetapkan dalam ISO harus dipatuhi oleh negara-negara di dunia demi keteraturan perdagangan internasional.

Sementara apa yang dirumuskan dalam SNI hanya berlaku di negara Indonesia, dan harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia.

Kesimpulannya, perbedaan ISO dan SNI adalah pihak yang mengeluarkan serta luas jangkauan standarisasinya.