Pengembang Rumah Subsidi Desak Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembang rumah subsidi mendesak presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membentuk Kementerian Perumahan Rakyat.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menegaskan hal itu dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Menurut Ari, tantangan persoalan perumahan ke depan akan semakin kompleks, jadi dibutuhkan kementerian sendiri yang fokus pada perumahan rakyat.

"Tujuannya agar pemerintahan baru bisa fokus menuntaskan program tiga juta rumah yang akan dijalankan oleh pasangan Prabowo-Gibran," cetus Ari.

Baca juga: Agar Legalitas Tanah Kuat, Kementerian ATR/BPN Tetapkan Syarat Ini

Dia berharap, keberadaan Kementerian Perumahan Rakyat bisa melahirkan terobosan-terobosan di bidang pembiayaan, agar tidak selalu bergantung pada dana APBN yang terbatas setiap tahun.

Dengan kewenangan yang ada, Kementerian Perumahan Rakyat bisa melakukan inovasi pembiayaan agar permasalahan rumah subsidi untuk MBR tidak berkutat soal keterbatasan kuota yang terus berulang setiap tahunnya.

"Kami Himperra, asosiasi pengusaha perumahan yang 90 persen anggotanya pengembang perumahan bersubsidi, siap berkolaborasi dengan pemerintah,” tambah Ari.

Janji penambahan kuota

Ari juga mengingatkan Prabowo-Gibran akan janji penambahan kuota dana subsidi perumahan.

Penambahan kuota ini sangat penting mengingat dana untuk rumah subsidi ini tak hanya berdampak positif ke pengembang, tapi juga ke ratusan industri terkait.

Baca juga: Jalan Terbentuknya Kementerian Perumahan, UU 39/2008 Perlu Direvisi

Dia memperkirakan kuota 166.000 rumah tahun 2024 ini akan habis Juli ini atau selambat-lambatnya Agustus 2024.

Sementara, kuota tahun 2023 ada 220.000 unit dan realisasinya mencapai 230.000 unit.

Oleh karena itu, Ari berharap, kuota subsidi tahun 2024 minimal sama dengan realisasi tahun lalu, sebesar 230.000 unit.

"Kalau tidak ditambah, dampak negatifnya akan sangat besar, termasuk ke para MBR,” cetus Ari.