Buntut Pembatalan Penayangan Joseon Exorcist, Saham YG Entertainment dan SBS Turun

KOMPAS.com - Saham YG Entertainment dan SBS turun setelah pembatalan penayangan drama Joseon Exorcist.

Pada 26 Maret telah diumumkan secara resmi bahwa drama Joseon Exorcist dibatalkan tayang.

Drama yang baru mengudara dua episode itu mendapat kecaman dari keluarga kerajaan karena penggambaran karakter yang tak sesuai dari beberapa tokoh sejarah yang dihormati di Korea.

Baca juga: Sutradara hingga Bintang Drama Joseon Exorcist Minta Maaf

YG Entertainment adalah perusahaan induk dari YG STUDIOPLEX, perusahaan yang memproduksi drama Joseon Exorcist.

Sedangkan SBS adalah perusahaan yang menyiarkan drama tersebut.

Selama berita penayangan drama dihentikan, harga saham YG Entertainment turun 5,63 persen dan SBS sebesar 5,24 persen.

Baca juga: Jang Dong Yoon Minta Maaf Atas Kontroversi Joseon Exorcist yang Dibintanginya

Anak perusahaan YG Entertainment lainnya, YG PLUS, juga mengalami penurunan 2,64 persen.

Karena syuting drama Joseon Exorcist telah 80 persen selesai, drama tersebut mengalami kerugian pada sebagian besar biaya produksinya.

Dilaporkan kerugian ditaksir mencapai 32 miliar won atau sekitar Rp 408 miliar.

Baca juga: Fakta-fakta Penayangan Joseon Exorcist Dihentikan di Semua Platform Streaming

Hong Se Jong, seorang peneliti di Shinhan Investment, memperkirakan SBS akan mengalami kerugian sebesar 7 miliar won atau Rp 89 miliar jika 14 episode sisanya tidak ditayangkan.

Ada kekhawatiran lagi selain pembatalan penayangan drama Joseon Exorcist.

Drama mendatang Snowdrop, yang dibintangi oleh Jung Hae In dan Jisoo BLACKPINK, juga dicurigai memiliki distorsi sejarah.

Baca juga: Kronologi Dihentikannya Penayangan Joseon Exorcist di Episode 2

Drama tersebut menggambarkan tahun 1987, tahun kunci dalam gerakan demokrasi Korea Selatan yang mengarah pada pembentukan republik saat ini.

Beberapa orang Korea telah menyatakan keprihatinan atas drama yang berpotensi meremehkan gerakan pro-demokrasi, mengagungkan mata-mata atau bekerja untuk NSP (Badan Perencanaan Keamanan Nasional, bagian dari rezim otoriter).