Seungri Akan Diadili untuk Kasus Prostitusi dan 7 Pelanggaran Lainnya

JAKARTA, KOMPAS.com- Mantan anggota boyband Korea Selatan Big Bang, Seungri atau Lee Seung Hyun, akan diadili di Ground Operations Command (GOC) di Yongin, Provinsi Gyeonggi.

Seungri didakwa atas tuduhan mengatur pelacuran bagi investor dan terlibat dalam perjudian di luar negeri.

Pihak penutut menyerahkan Seungri ke pengadilan tanpa penahanan fisik pada bulan Januari.

Baca juga: Jalani Wamil, Seungri Terpilih Menjadi Pemimpin Peleton

Namun, tanggal untuk persidangan pertama belum pasti karena perubahan pengadilan setelah pendaftaran militernya.

Seungri masuk militer pada tanggal 9 Maret 2020. Setelah menjalani lima minggu pelatihan dasar militer di perkemahan, Seungri ditugaskan ke subordinat unit Korps ke-5.

Oleh karena itu, Departemen Kriminal 26 dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul memindahkan persidangan dari Komando Korps Kelima ke Pengadilan Militer Umum  pada tanggal 15 Mei.

Baca juga: Sempat Tertunda, Seungri Eks BIGBANG Akhirnya Resmi Jalani Wajib Militer

Namun, Pengadilan Militer Umum dari Komando Korps ke-5 tidak secara langsung bertanggung jawab atas persidangan dan dipindahkan.

Kembali ke Pengadilan Militer Umum Komando Operasi Darat. Kantor cabang Pengadilan Militer Umum mengajukan kasus itu pada tanggal 23 Juni.

Menurut sumber resmi dari tentara Korea, tanggal 5 Juli 2020 kasus Seungri diserahkan ke Departemen Perjanjian Kriminal Pengadilan wilayah Seoul.

Baca juga: Seungri Akan Daftar Wajib Militer pada 6 Maret

Alasan pasti untuk pemindahan tersebut tidak diketahui, tetapi pemindahan tersebut dianggap mempertimbangkan besarnya masalah tersebut.

Pemindahan ini dilihat sebagai dimaksudkan untuk melakukan uji coba di unit-unit tingkat yang lebih tinggi dan menghadapinya secara lebih mendalam.

Ada delapan dakwaan terhadap Seungri yang akan ditangani oleh kantor cabang Pengadilan Militer Umum

Ini adalah beberapa dari delapan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pelanggaran Undang-Undang tentang Hukuman yang Memburuk, dan lain-lain. Dari Kejahatan Ekonomi Khusus

2. Pelanggaran UU Sanitasi Makanan