Bantah AS, China: Prabowo Tak Pernah Sebut Ada Ekspansi di Laut China Selatan

BEIJING, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menegaskan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto tidak pernah menyebut ada tindakan ekspansi China di Laut China Selatan.

Hal tersebut terkait dengan keterangan pers yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) yang menyebutkan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto sama-sama berpandangan bahwa klaim maritim China yang ekspansif di Laut China Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional.

"Kami mencatat bahwa tidak ada konten seperti itu yang dapat ditemukan dalam siaran pers Kementerian Pertahanan Indonesia pada pertemuan yang sama," kata Wang Wenbin dalam keterangan kepada media di Beijing pada Senin (28/8/2023).

Baca juga: Sengketa Teritorial China-Filipina Bisa Picu Ketidakamanan di Laut China Selatan

"Kedutaan Besar China di Indonesia telah berkomunikasi dengan pihak Indonesia, yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan pihak AS tidak benar," lanjutnya, sebagaimana dikutip dari Antara.

Rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan AS pada Sabtu (26/8/2023) menerangkan hasil pertemuan Austin dan Prabowo, yaitu pandangan Indo-Pasifik Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (AOIP) sejalan dengan pandangan Indo-Pasifik AS.

Tujuannya adalah mewujudkan pertahanan, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Rilis yang sama menyebutkan, bahwa Kementerian Pertahanan AS memantau kegiatan China di Laut China Selatan yang semakin ekstensif dan ekspansif, serta menyebut tindakan itu melanggar Piagam PBB yang menegaskan bahwa batas-batas kedaulatan setiap negara harus dihormati.

"Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Saya bertanya-tanya apakah ini merupakan contoh lain dari diplomasi koersif atau diplomasi kebohongan atau diplomasi hasutan yang dilakukan AS," ungkap Wang Wenbin.

Baca juga: China Minta Filipina Bersama-sama Redakan Ketegangan di Laut China Selatan

Menurut dia, negara-negara di kawasan sudah memiliki aspiran dan kepentingan yang sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan serta bekerja sama untuk pembangunan.

"AS perlu sungguh-sungguh menghormati upaya negara-negara di kawasan untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan. Berhenti ikut campur dalam permasalahan Laut China Selatan, berhenti menimbulkan perselisihan dan menciptakan masalah, serta menahan diri untuk tidak mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan," tegas Wenbin.

Menhan Prabowo Subianto diketahui telah melawat ke AS pekan lalu untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang komitmen pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX, jet tempur terbaru generasi 4.5 di markas besar Boeing di St. Louis, Missouri.

Dia juga menyaksikan penandatanganan pengadaan helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk di fasilitas Lockheed Martin di Washington.

Prabowo juga melangsungkan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Menteri Pertahanan Lloyd Austin.

Baca juga: Panas di Laut China Selatan, China Tembak Kapal Filipina dengan Meriam Air

China memiliki sengketa wilayah di Laut China Selatan dengan beberapa anggota ASEAN, antara lain Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia.

China menerapkan sistem bernama Sembilan Garis Putus-putus (nine dash line) berdasarkan pergerakan historis China di perairan tersebut sehingga Beijing berpandangan bahwa setidaknya dua pertiga dari wilayah di Laut China Selatan merupakan milik China.

Filipina menggugat klaim ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Keputusan yang dikeluarkan pada 2016 menyatakan kemenangan Filipina dan bahwa Sembilan Garis Putus-putus itu tidak sah.

Namun, sengketa tetap berlanjut karena kode panduan (code of conduct) antara China dan ASEAN tidak kunjung selesai.

Indonesia menyatakan tak punya sengketa maritim dengan China di Laut China Selatan. Namun, manuver kapal-kapal China di perairan dekat Natuna sempat bersitegang dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI karena China kerap memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.