Wapres AS: China Gunakan Intimidasi untuk Klaim Laut China Selatan

SINGAPURA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris menuduh China melakukan pemaksaan dan intimidasi untuk mendukung klaim yang melanggar hukum di Laut China Selatan.

Komentar paling tajam tentang China darinya itu disampaikan pada Selasa (24/8/2021), selama kunjungan ke Asia Tenggara, yang menurutnya sangat penting bagi keamanan AS.

Baca juga: Kapal Perang Asing di Laut China Selatan Bertambah, India Menyusul Kirim Pasukannya

Bagi Harris, perjalanan tujuh hari ke Singapura dan Vietnam, merupakan kunjungan internasional keduanya sebagai Wakil Presiden AS.

Misinya kali ini untuk menghadapi pengaruh keamanan dan ekonomi China yang semakin meningkat. Termasuk mengatasi kekhawatiran tentang klaim Beijing atas bagian-bagian yang disengketakan di Laut China Selatan, dan menunjukkan bahwa Washington dapat memimpin.

Pemerintah AS menyebut persaingan dengan China sebagai "ujian geopolitik terbesar" abad ini.

Dalam pidatonya di Singapura, Harris kembali memaparkan visi AS untuk kawasan yang dibangun di atas hak asasi manusia (HAM) dan tatanan internasional berdasarkan aturan, dan berusaha untuk memperkuat poros Washington menuju Asia.

AS menurut Harris juga telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan 2023 dari 21 anggota kelompok perdagangan Asia-Pasifik APEC, yang mencakup AS, China dan Rusia.

"Kami tahu bahwa Beijing terus memaksa, mengintimidasi, dan mengklaim sebagian besar Laut China Selatan," kata Harris dalam pidatonya melansir Reuters.

"Klaim yang melanggar hukum ini telah ditolak oleh keputusan pengadilan arbitrase 2016, dan tindakan Beijing terus merusak tatanan berbasis aturan dan mengancam kedaulatan negara," katanya, merujuk pada putusan pengadilan internasional atas klaim China di Den Haag.

Baca juga: China Bangun “Tembok Besar” Baru di Laut China Selatan Dilengkapi Pangkalan Militer Besar

China menolak keputusan itu, dan telah mempertahankan klaimnya atas sebagian besar perairan di dalam apa yang dalam petanya disebut Sembilan Garis Lepas. Sejumlah itu juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

China mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan di perairan, yang dilintasi oleh jalur pelayaran vital, dan juga mengandung ladang gas dan tempat penangkapan ikan yang kaya.

Angkatan Laut AS secara teratur melakukan operasi "kebebasan navigasi" melalui perairan yang disengketakan. Aksi ini ditentang China, yang menuding AS tidak membantu mempromosikan perdamaian atau stabilitas.

Sebelumnya pada Senin (23/8/2021) di atas USS Tulsa, sebuah kapal tempur AS di pangkalan Angkatan Laut Changi di Singapura, Harris mengatakan kepada pelaut AS "sebagian besar sejarah abad ke-21 akan menulis tentang wilayah ini" dan pekerjaan mereka mempertahankannya sangat penting.

Harris memulai perjalanan pada hari pertamanya di “Negeri Singa” dengan bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Mereka membahas pentingnya aturan dan kebebasan navigasi di Indo-Pasifik kawasan, memperluas kerja sama keamanan siber dan upaya untuk menopang rantai pasokan penting di antara negara mereka.