Dilema Kontroversial: Guru ASN PPPK, Solusi Pendidikan atau Malapetaka?

DALAM gelombang kontroversial pemerintah yang menarik banyak guru sekolah swasta untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), keluh kesah yang meluap-luap dari lembaga pendidikan swasta seharusnya menjadi sorotan tajam.

Keputusan demikian menciptakan kekacauan dan mengungkapkan kegagalan serius dalam meramalkan kebutuhan nasional terhadap tenaga pengajar di era sekarang.

Tidak dapat disangkal bahwa banyak guru swasta yang dipaksa keadaan meninggalkan sekolah asal mereka untuk bergabung dengan ASN-PPPK yang lebih menjanjikan, mengakibatkan kekosongan formasi pendidik yang merugikan institusi pendidikan swasta.

Seakan-akan pemerintah dengan gegap gempita mengorbankan sekolah-sekolah swasta demi memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri tanpa memperhitungkan dampak negatif yang akan terjadi.

Langkah ini mengekspos kekurangan dalam perencanaan strategis, yang seharusnya lebih bijaksana dalam menanggapi dinamika kebutuhan pendidikan.

Pemerintah sepertinya lebih memilih jalur instan dengan menarik guru-guru swasta daripada berinvestasi dalam membangun sistem berkelanjutan dan mendukung semua lapisan masyarakat pendidikan.

Dengan adanya peningkatan kekosongan formasi pendidik di sekolah swasta, pemerintah seharusnya terkejut dengan kenyataan bahwa lembaga-lembaga ini mengalami krisis dan kesulitan dalam menjaga kualitas pendidikan.

Seiring banyaknya guru terbaik yang pindah, sekolah swasta yang sebelumnya juga menjadi salah satu pilar pendidikan berkualitas kini merintih dalam ketidakpastian.

Keadaan yang demikian merupakan cerminan dari kebijakan gegabah dan tidak terencana, yang merampas guru-guru terbaik dari lingkungan pendidikan mereka tanpa memberikan solusi berkelanjutan.

Dengan adanya kekosongan di sekolah swasta, bukan hanya murid yang menjadi korban, tetapi juga kredibilitas pendidikan swasta ikut terpuruk.

Pemerintah perlu mengintrospeksi langkah yang terburu-buru dan memahami bahwa mengatasi kekurangan guru seharusnya tidak menciptakan kekacauan di sektor pendidikan swasta.

Kritis, solusi yang seimbang dan berkelanjutan harus diambil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem pendidikan yang adil dan berkeadilan.

Pemerintah memiliki tugas mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, suatu tanggung jawab besar dan sangat vital.

Salah satu langkah penting dalam menjalankan tugas tersebut adalah memastikan ketersediaan guru yang memadai di seluruh sekolah negeri, maupun swasta di Indonesia.

Saat ini, terdapat kelangkaan guru yang menjadi perhatian serius, dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membutuhkan peningkatan jumlah guru secara signifikan.