Akun TikTok Mengatasnamakan Prabowo Kembali Beredar, Tawarkan Jutaan Rupiah

KOMPAS.com - Akun-akun TikTok mengatasnamakan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, kembali beredar.

Tim Cek Fakta menemukan sedikitnya lima akun mencatut nama Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Berikut nama-nama akunnya:

• prabowo.subianto27
• prabowo_presiden3
• prabowo_nkri_
• prabowobagibagihadiah0
• bpk_prabowo

Akun tersebut menawarkan uang puluhan juta kepada pengguna TikTok.

Contohnya seperti konten yang diunggah pada 20 Januari 2024, berisi penawaran uang 40 juta bagi pengguna TikTok yang setuju Prabowo menjadi presiden.

Konten lainnya yang diunggah pada 18 Januari 2024, menawarkan transfer uang puluhan juta ke lima macam bank dan dompet digital.

Sebelumnya, Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan tiga akun lain memakai modus serupa, yakni menawarkan sejumlah uang kepada pengguna TikTok.

Selain menawarkan uang, enam akun menautkan nomor WhatsApp di biodata akunnya. Nomor yang dicantumkan berbeda-beda untuk setiap akunnya.

Berdasarkan pantauan pada Senin (29/1/2024), dua akun masih aktif dan satu akun telah dihapus.

Padahal tidak ada penawaran uang di akun media sosial Prabowo, seperti Facebook, Instagram, atau X.

Sementara di TikTok, tidak ada akun bercentang biru atas nama Prabowo Subianto.

Centang biru di TikTok menandakan akun otentik atau yang telah terverifikasi dari figur publik, selebritas, organisasi nirlaba, institusi, bisnis, atau merek.

Sebagai informasi, capres tidak diperkenankan memberikan uang kepada pemilih seperti video yang beredar di TikTok.

Tindakan menawarkan uang di masa pemilu dapat diartikan sebagai politik uang.

Orang yang melakukan politik uang melanggar Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00.