Sindir Politisasi Bansos, Anies: Bukan Memberikan Bansos untuk Kepentingan yang Memberi

Pada tahun ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial, seperti program keluarga harapan (PKH), bansos sembako, hingga BLT desa.

"Jadi ini semuanya sudah ada dalam APBN, sudah menjadi program," kata dia dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Selasa.

APBN 2024 pun sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024.

Sri Mulyani menyampaikan, dalam perumusan APBN tersebut, pemerintah sudah melibatkan pihak legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"UU APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik fraksi di Senayan dan setelah menjadi UU dia menjadi instrumen negara bersama," tuturnya.

Baca juga: Pemkot di Korea Selatan Ini Beri Bansos Rp 1,2 M untuk Bayi Baru Lahir