Pembelian Alutsista Bekas Disebut Kebutuhan Tidak Produktif, Benarkah Demikian?

KOMPAS.com - Pengadaan alutsista bekas menjadi salah satu sorotan dalam debat calon presiden (capres) pada Minggu (7/1/2024).

Diketahui, capres nomor urut 1, Anies Baswedan berpandangan, Kemenhan menggunakan utang luar negeri untuk kebutuhan tidak produktif, seperti pembelian alutsista bekas.

"Utang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan Itu bukan sesuatu yang tepat," kata Anies.

Menanggapi hal itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menilai bahwa narasi tersebut menyesatkan.

“Menurut saya, menyesatkan rakyat itu Pak. Tidak pantas Profesor (Anies) ngomong begitu karena dalam pertahanan hampir 50 persen alat-alat di mana pun adalah bekas, tapi usianya masih muda,” ujar Prabowo.

Lantas, benarkah pembelian alutsista bekas bisa dilihat sebagai kebutuhan tak produktif?

Baca juga: Disorot Saat Debat Capres, Ini Sederet Alutsista Bekas yang Dibeli Menhan Prabowo

Tidak untuk dibandingkan

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengungkapkan, pembelian alat utama sistem senjata atau alutsista bekas bukan untuk dibandingkan dengan alutsista baru.

"Pembelian alutsista bekas itu tidak untuk diperbandingkan dengan alutsista baru. Dia merupakan langkah yang sifatnya solusi transisi saja," ujarnya, saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/1/2024).

Khairul mengatakan, belanja pertahanan Indonesia terpantau mengalami tren peningkatan sejak 2019.

Meningkatnya tren ini terutama bertujuan mengatasi kesenjangan dan mengejar target capaian jelang tenggat waktu Minimum Essential Force (MEF) pada 2024.

Baca juga: Profil PT TIM, Perusahaan Orang Dalam yang Disebut Anies Terkait Pengadaan Alutsista di Kemenhan

Sebagai informasi, MEF atau Kekuatan Pokok Minimum merupakan proses modernisasi alat alutsista Indonesia.

Peningkatan tren sendiri terjadi setelah sempat mengalami stagnasi dan perlambatan pada Rencana Strategis (Renstra) II 2014-2019 dan disusul pandemi Covid-19 yang berdampak pada realokasi serta refocusing anggaran.

"Kenaikan anggaran itu bahkan bisa dikatakan masih kurang, belum ideal," kata Khairul.

Namun, menurut dia, setidaknya pemerintah akan sedikit leluasa untuk merealisasikan sejumlah rencana pembangunan postur pertahanan.

"Termasuk sejumlah komitmen pembelian alutsista yang sudah ditanda tangani sebelumnya," lanjutnya.

Baca juga: Menyoal Sikap Prabowo yang Enggan Buka Data Pertahanan Saat Debat...