Jadi Film Wajib Era Soeharto, Mengapa "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI" Berhenti Ditayangkan?

KOMPAS.com - Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI atau kerap disebut film G30S/PKI pertama kali ditayangkan di layar tancap di DKI Jakarta pada 1984.

Kala itu, Harian Kompas pada 31 Desember 1984 memberitakan, film produksi Perum Perusahaan Film Negara (PPFN) ini tembus hingga 699.282 penonton.

Film kemudian kembali tayang di televisi, tepatnya TVRI, pada 30 September 1985.

Sejak saat itu, pemutaran tayangan seputar peristiwa Gerakan 30 September ini menjadi agenda rutin setiap tahun.

Gerakan 30 September atau G30S adalah peristiwa penculikan serta pembunuhan enam jenderal dan satu perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Jakarta dalam waktu satu malam.

Sesuai namanya, insiden berdarah tersebut berlangsung mulai 30 September malam hingga 1 Oktober 1965 dini hari.

Namun, selama 13 tahun selalu diputar menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI akhirnya berhenti ditayangkan.

Lantas, mengapa film ini tak lagi tayang di televisi nasional?

Baca juga: Mengenal 7 Perwira yang Jadi Korban Peristiwa G30S/PKI

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI

Diberitakan Kompas.com (30/9/2020), film yang menghabiskan anggaran hingga Rp 800 juta ini kerap disebut sebagai propaganda ala rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto.

Bahkan, film awalnya akan diberi judul Sejarah Orde Baru, sebelum akhirnya diubah menjadi Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

Film yang dulu rutin diputar di TVRI itu menggambarkan rencana pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) sejak 13 Januari 1965 di Desa Kanigoro, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Hingga akhirnya, pengkhianatan tersebut memuncak pada malam hari menjelang 1 Oktober 1965.

Selain itu, film juga menceritakan operasi penumpasan di bawah pimpinan Jenderal Soeharto sampai operasi pemulihan keamanan dan ketertiban.

Saat penayangannya, film itu banyak dibicarakan sebagai film terlaris, terpanjang, dengan isi cerita yang bersifat dokumenter.

Sementara itu, penulis Arswendo Atmowiloto di Harian Kompas pada 2 Oktober 1985 menuliskan, TVRI sebagai pengelola tak bisa menolak untuk memutarnya.

Disebutkan, perbendaharaan film sejarah kala itu masih langka, dan pemerintah melalui departemen yang ada dapat memproduksinya.

Tak sampai di situ, pemerintah juga dapat menyiarkannya melalui jaringan televisi.

"Barangkali juga kalau bukan Arifin C Noer sutradaranya, akan lain bentuknya. Barangkali kalau bukan PPFN, kecil kemungkinannya bisa diproduksi seperti yang kita lihat sekarang ini," tulis Arswendo.

Film berdurasi 271 menit tersebut pun bak menjadi agenda rutin setiap tahunnya di TVRI hingga 1998.

Baca juga: Sejarah G30S/PKI dan Teka-teki Keberadaan Soeharto

Alasan film G30S/PKI berhenti ditayangkan

Youtube/Pondok Pesantren Alkautsar Cipaku Cianjur. Salah satu adegan film Penghianatan G30S/PKI, penyerangan rumah jenderal oleh pasukan Tjakrabirawa.

Dikutip dari Kompas.com (30/9/2019), setelah terus-menerus diputar selama 13 tahun, film G30S/PKI tak lagi menjadi film wajib usai Soeharto lengser dan masuk era reformasi.

Pemberitaan Harian Kompas, 30 September 1998 menyebutkan, Departemen Penerangan (Deppen) beralasan bahwa film G30S/PKI sudah terlalu sering ditayangkan.

"Karena terlalu sering diputar, filmnya juga sudah kabur," ucap Dirjen RTF Deppen Ishadi SK.

Di sisi lain, Menteri Penerangan (Menpen) saat itu, Muhammad Yunus mengkritik film G30S/PKI dalam Rapat Kerja Menpen dan Komisi I DPR di Jakarta pada 23 September 1998.

Pemutaran film bernuansa pengultusan tokoh, seperti Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar, menurutnya tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi.

"Karena itu, tanggal 30 September mendatang TVRI dan televisi swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30S/PKI," ujarnya.

Selama penayangan, film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI telah menuai pro dan kontra di banyak kalangan.

Tidak sedikit kalangan yang mempercayai aksi brutal dalam kisah yang disajikan.

Namun, banyak pula kalangan meragukan jalan cerita yang ditampilkan sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi saat itu.

(Sumber: Kompas.com/Nur Fitriatus Shalihah, Nur Rohmi Aida | Editor: Rizal Setyo Nugroho, Sari Hardiyanto)